Oleh: Danil Akbar
Wartajavaindo.com
Bima NTB – “PERADABAN YANG BESAR BUKANLAH PERADABAN YANG MEMBUAT MANUSIA SEMAKIN BERGANTUNG KEPADA SISTEM YANG SEMAKIN RUMIT, MELAINKAN PERADABAN YANG MEMBUAT MANUSIA SEMAKIN MAMPU MENGUASAI SUMBER KEHIDUPANNYA SENDIRI, MEMENUHI KEBUTUHAN DASARNYA SECARA BERMARTABAT, DAN TETAP BERDIRI TEGAK KETIKA DUNIA DI SEKELILINGNYA MENGALAMI GUNCANGAN”, (Bd).
Dari sudut pandang inilah kita perlu meninjau kembali berbagai ukuran kemajuan yang selama ini dianggap mutlak. Sebab tujuan akhir dari ekonomi, teknologi, negara, dan seluruh bentuk organisasi sosial bukanlah pertumbuhan itu sendiri, melainkan keberlangsungan hidup manusia yang merdeka, sejahtera, dan bermartabat. Pertanyaan mendasarnya bukanlah seberapa besar kekayaan yang mampu diciptakan sebuah peradaban, melainkan seberapa baik peradaban tersebut mampu menjamin kehidupan rakyatnya dalam jangka panjang.
Dunia modern mengajarkan bahwa kemajuan diukur melalui pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Bruto (PDB), pendapatan per kapita, tingkat konsumsi, nilai investasi, dan berbagai indikator statistik lainnya. Semakin besar angka-angka tersebut, semakin maju dan semakin makmur suatu bangsa dianggap. Namun di tengah berbagai krisis yang melanda dunia saat ini, mulai dari krisis pangan, krisis energi, krisis lingkungan, krisis keuangan, gangguan rantai pasok global, konflik geopolitik, hingga ketimpangan ekonomi yang semakin lebar, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar.
✍️Apakah kemakmuran benar-benar dapat diukur hanya dari besarnya uang yang beredar ?
✍️Apakah masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi tetapi tidak memiliki tanah, tidak memiliki alat produksi, tidak memiliki cadangan pangan, dan sepenuhnya bergantung kepada pasar benar-benar lebih sejahtera dibanding masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri ?
✍️Apakah sebuah bangsa dapat disebut kuat apabila rakyatnya kehilangan kendali atas sumber-sumber kehidupan yang menopang keberadaannya ?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengharuskan kita meninjau kembali pengalaman sejarah Nusantara, khususnya pada masa Majapahit, bukan untuk kembali ke masa lalu, melainkan untuk menemukan prinsip-prinsip yang relevan bagi masa depan. Kesalahan terbesar dalam banyak perbandingan sejarah adalah menggunakan ukuran ekonomi modern untuk menilai seluruh peradaban. Ketika Majapahit dibandingkan dengan Indonesia modern menggunakan PDB atau pendapatan per kapita, hasilnya tentu menunjukkan keunggulan Indonesia modern. Akan tetapi, ukuran tersebut hanya menghitung transaksi ekonomi yang terjadi dalam skala makro. Ia tidak secara langsung mengukur tingkat kemandirian masyarakat, penguasaan alat produksi oleh rakyat, ketahanan pangan keluarga, solidaritas sosial, maupun kemampuan masyarakat bertahan ketika sistem ekonomi mengalami guncangan. Padahal apabila tujuan pembangunan adalah menjamin kehidupan manusia, maka ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidupnya, penguasaan atas alat produksi, ketahanan pangan, kemandirian ekonomi, ketahanan sosial, serta daya tahan menghadapi berbagai krisis.
Dalam konteks tersebut, pengalaman Majapahit menawarkan pelajaran yang layak dipelajari kembali. Majapahit dibangun di atas desa-desa produktif. Mayoritas rakyat hidup sebagai petani, pekebun, peternak, nelayan, dan pengrajin yang memiliki hubungan langsung dengan sumber-sumber produksi. Tanah tidak dipandang semata sebagai komoditas, melainkan sebagai alat produksi yang menopang kehidupan keluarga dan masyarakat. Sawah menghasilkan beras, kebun menghasilkan pangan tambahan, sungai menyediakan air, hutan menyediakan berbagai kebutuhan hidup, dan ternak menjadi bagian dari sistem ekonomi keluarga. Sebagian besar kebutuhan dasar dapat dipenuhi secara langsung tanpa harus bergantung sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Dalam sistem seperti ini, kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh jumlah uang yang dimiliki seseorang, melainkan oleh kemampuan keluarga mengakses dan mengelola sumber-sumber kehidupannya sendiri.
Catatan sejarah menunjukkan bahwa Jawa pada masa Majapahit merupakan wilayah yang sangat produktif. Kesuburan tanah dan kemampuan produksi pertanian menghasilkan surplus pangan yang besar. Basis produksi inilah yang menopang perdagangan, pelayaran, dan kekuatan politik yang berkembang pada masa itu. Yang sering terlupakan adalah bahwa masyarakat yang memiliki hubungan langsung dengan sumber produksi biasanya memiliki daya tahan lebih tinggi terhadap gejolak ekonomi. Ketika perdagangan terganggu, mereka masih memiliki sawah. Ketika uang berkurang, mereka masih memiliki pangan. Ketika distribusi terganggu, mereka masih memiliki sumber kehidupan yang berada di sekitar mereka.
Sebaliknya, masyarakat modern hidup dalam sistem yang jauh lebih kompleks. Hampir seluruh kebutuhan hidup harus diperoleh melalui transaksi ekonomi. Pangan dibeli, energi dibeli, air diperoleh melalui sistem tertentu, tempat tinggal dibeli atau dicicil, pendidikan memerlukan biaya, dan transportasi memerlukan biaya. Kehidupan modern memang menghadirkan berbagai kemudahan yang tidak pernah dikenal oleh generasi terdahulu. Namun pada saat yang sama, kehidupan modern juga menciptakan tingkat ketergantungan yang jauh lebih besar terhadap sistem ekonomi yang luas dan kompleks. Akibatnya, banyak orang yang secara statistik terlihat sejahtera karena memiliki pendapatan tinggi, tetapi sesungguhnya tidak memiliki kedaulatan atas sumber kehidupannya sendiri. Mereka bergantung pada pekerjaan, pasar, lembaga keuangan, rantai distribusi, dan stabilitas sistem ekonomi yang berada di luar kendali mereka.
Disinilah letak perbedaan antara kemakmuran statistik dan kemakmuran substantif. Kemakmuran statistik dapat meningkat seiring bertambahnya transaksi ekonomi, sedangkan kemakmuran substantif meningkat ketika rakyat semakin mampu menguasai sumber-sumber kehidupannya sendiri. Pemikiran inilah yang kemudian menemukan resonansinya dalam Marhaenisme yang diperkenalkan Bung Karno. Dalam pandangan tersebut, rakyat kecil tidak dipahami semata-mata sebagai kelompok yang tidak memiliki apa-apa. Seorang Marhaen memiliki alat produksi, memiliki kemampuan bekerja, memiliki hubungan langsung dengan sumber kehidupan, tetapi sering kali berada dalam sistem yang membuat hasil kerjanya tidak sepenuhnya dinikmati oleh dirinya sendiri. Karena itu, persoalan utama bukan sekadar meningkatkan pendapatan rakyat, melainkan memastikan bahwa rakyat tetap menguasai alat-alat produksi yang menjadi sumber kemakmuran mereka.
Pandangan tersebut sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Semangat dasarnya adalah mencegah sumber-sumber kehidupan bangsa jatuh ke dalam penguasaan yang terlalu terkonsentrasi sehingga rakyat kehilangan kedaulatan atas masa depannya sendiri. Kenyataan modern menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan penguasaan sumber daya. Dalam banyak kasus, kekayaan nasional meningkat, tetapi kepemilikan alat produksi semakin terkonsentrasi. Lahan produktif terkonsentrasi, sumber daya alam terkonsentrasi, rantai distribusi terkonsentrasi, sementara sebagian besar rakyat berperan sebagai konsumen atau pekerja yang bergantung pada sistem tersebut.
Ditengah kondisi itu, berbagai komunitas adat di Nusantara justru menunjukkan alternatif yang menarik. Mereka sering dianggap tertinggal karena tidak mengikuti seluruh pola hidup modern. Namun ketika diteliti lebih dalam, banyak di antaranya memiliki ketahanan pangan yang tinggi, solidaritas sosial yang kuat, dan kemampuan bertahan menghadapi krisis yang luar biasa. Kasepuhan Ciptagelar sering disebut sebagai salah satu contoh. Mereka mempertahankan sistem pengelolaan pangan berbasis komunitas, menjaga cadangan beras jangka panjang, melestarikan benih, dan mengelola sumber daya secara mandiri. Pada saat yang sama mereka tidak menolak teknologi. Mereka memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan masyarakatnya. Fakta ini menunjukkan bahwa teknologi dan tradisi bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Teknologi dapat digunakan untuk memperkuat kemandirian, memperkuat ketahanan pangan, dan memperkuat kedaulatan masyarakat atas sumber kehidupannya sendiri.
Dibalik kekuatan agraris dan maritim Nusantara, terdapat warisan yang jauh lebih mendasar, yaitu nilai-nilai adiluhung yang selama berabad-abad menopang kehidupan masyarakat. Nusantara tidak hanya mewariskan sistem produksi dan perdagangan, tetapi juga mewariskan pandangan hidup yang menempatkan manusia sebagai bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar. Hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan dipahami sebagai satu kesatuan yang harus dijaga keseimbangannya.
Karena itulah berbagai masyarakat Nusantara mengenal tradisi gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, tolong-menolong, penghormatan terhadap alam, penghormatan kepada leluhur, serta tanggung jawab bersama terhadap keberlangsungan kehidupan komunitas. Nilai-nilai tersebut bukan sekadar kebiasaan sosial, melainkan mekanisme peradaban yang memungkinkan masyarakat bertahan menghadapi berbagai tantangan selama berabad-abad.
Dalam pandangan hidup Nusantara, kemakmuran tidak hanya diukur dari apa yang dimiliki oleh individu, tetapi juga dari kemampuan seluruh komunitas hidup dalam keadaan aman, cukup, dan harmonis. Kekayaan tidak dipandang semata-mata sebagai hak pribadi, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial. Kekuatan tidak dipandang sebagai sarana menguasai yang lemah, melainkan sebagai amanah untuk menjaga keseimbangan kehidupan bersama.
Prinsip-prinsip adiluhung inilah yang sesungguhnya menjadi fondasi bagi lahirnya berbagai bentuk kehidupan komunal di Nusantara, mulai dari desa adat, sistem irigasi tradisional, lumbung pangan masyarakat, koperasi, hingga berbagai bentuk gotong royong yang masih bertahan sampai sekarang. Sistem-sistem tersebut lahir bukan karena paksaan negara atau dorongan pasar, melainkan karena kesadaran bahwa keberlangsungan hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup sesamanya.
Ditengah dunia yang semakin individualistik dan kompetitif, warisan adiluhung Nusantara menawarkan pelajaran yang sangat berharga. Bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan kebersamaan. Bahwa teknologi tidak harus menghilangkan kemanusiaan. Bahwa efisiensi tidak harus menghancurkan solidaritas. Dan bahwa kesejahteraan yang paling kokoh adalah kesejahteraan yang dibangun di atas keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan kelestarian alam yang menopang kehidupan semuanya.
Ada satu pelajaran mendasar yang sering terlupakan dalam peradaban modern, yaitu bahwa manusia pada akhirnya tetap hidup berdasarkan kebutuhan dasarnya. Setinggi apa pun teknologi berkembang, secanggih apa pun sistem keuangan dibangun, manusia tetap membutuhkan pangan untuk makan, air untuk minum, energi untuk beraktivitas, tempat tinggal untuk berlindung, dan lingkungan yang sehat untuk mempertahankan kehidupannya. Kebutuhan dasar manusia tidak berubah sejak ribuan tahun lalu. Yang berubah hanyalah cara manusia memenuhi kebutuhan tersebut. Karena itu, ukuran kemajuan yang mengabaikan kemampuan suatu bangsa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri pada hakikatnya adalah ukuran yang rapuh.
Nusantara sejak dahulu berkembang di atas dua kekuatan besar sekaligus, yaitu kekuatan agraris dan kekuatan maritim. Kedua kekuatan ini bukanlah pilihan yang saling menggantikan, melainkan dua sisi yang saling melengkapi. Tanah yang subur menjadikan Nusantara salah satu kawasan pertanian paling produktif di dunia, sementara laut yang luas menjadikan Nusantara pusat perdagangan, pelayaran, dan pertukaran peradaban selama berabad-abad. Majapahit, Sriwijaya, dan berbagai peradaban Nusantara tidak membangun kejayaannya hanya di daratan atau hanya di lautan. Mereka berkembang karena mampu memadukan kekuatan agraris dan maritim secara seimbang. Pertanian menyediakan ketahanan pangan dan stabilitas kehidupan rakyat. Laut menyediakan jalur perdagangan, komunikasi, pertukaran ilmu pengetahuan, dan hubungan antarwilayah. Keduanya bekerja sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Karena itu, pembangunan Indonesia di masa depan seharusnya menempatkan sektor agraris dan maritim sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Ketahanan pangan harus menjadi prioritas karena pangan adalah syarat pertama keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Kedaulatan maritim harus diperkuat karena laut adalah ruang hidup, jalur ekonomi, sumber daya strategis, sekaligus penghubung seluruh wilayah Indonesia. Kesalahan pembangunan modern bukan terletak pada penggunaan teknologi, melainkan pada kecenderungannya menjauhkan manusia dari sumber-sumber kehidupannya sendiri. Padahal sejarah Nusantara menunjukkan bahwa kemajuan terbesar lahir ketika manusia, teknologi, alam, pertanian, dan laut berkembang secara seimbang. Teknologi bukan musuh. Kemajuan bukan musuh. Yang menjadi persoalan adalah ketika teknologi dan kemajuan justru digunakan untuk menjauhkan rakyat dari alat produksinya sendiri dan menciptakan ketergantungan yang semakin besar. Teknologi seharusnya digunakan untuk memperkuat kedaulatan rakyat atas pangan, energi, air, pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi lainnya. Modernisasi seharusnya memperkuat kemampuan rakyat untuk berdiri di atas kaki sendiri, bukan memperbesar ketergantungan mereka terhadap sistem yang berada di luar kendali.
Mengapa semua pembahasan ini penting ?
Karena pada dasarnya seluruh peradaban dibangun untuk manusia. Negara dibentuk untuk manusia, ekonomi diciptakan untuk manusia, dan teknologi dikembangkan untuk manusia. Seluruh sistem yang dibangun oleh manusia pada dasarnya bertujuan menjamin keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Kita sering terjebak dalam perdebatan mengenai angka pertumbuhan ekonomi, investasi, pasar keuangan, industrialisasi, dan berbagai ukuran kemajuan lainnya, tetapi melupakan pertanyaan yang paling mendasar.
✍️ Apakah semua itu benar-benar membuat manusia lebih mampu mempertahankan kehidupannya..?
✍️ Apakah semua itu membuat masyarakat lebih aman menghadapi krisis..?
✍️ Apakah semua itu membuat bangsa lebih kuat ketika menghadapi ketidakpastian masa depan…?
Karena itu, ukuran keberhasilan sebuah peradaban seharusnya tidak hanya dilihat dari kemampuannya menciptakan kekayaan, tetapi juga dari kemampuannya menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh rakyat secara berkelanjutan. Tujuan bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi bagaimana manusia membangun masa depan yang lebih kokoh. Masa depan di mana teknologi memperkuat kemandirian, ekonomi memperkuat kemanusiaan, dan kemajuan tidak diukur semata-mata dari besarnya kekayaan yang terkumpul, tetapi dari kemampuan seluruh manusia untuk hidup layak sebagai manusia, aman, bermartabat, dan berkelanjutan. Karena ukuran tertinggi sebuah peradaban bukanlah seberapa besar kekayaannya, melainkan seberapa baik peradaban tersebut mampu menjamin keberlangsungan hidup manusia yang menjadi alasan keberadaannya, dan seberapa hebat peradaban itu menjamin kemakmuran hidup secara adil dan berkesinambungan.
Nusantara tidak hanya mewariskan sistem pertanian, pelayaran, perdagangan, dan tata pemerintahan. Nusantara juga mewariskan pandangan hidup yang menempatkan manusia sebagai bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar. Hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam, serta hubungan manusia dengan Sang Pencipta dipahami sebagai satu kesatuan yang harus dijaga keseimbangannya agar kehidupan dapat berlangsung secara harmonis dan berkelanjutan.
Dalam pandangan hidup Nusantara, manusia tidak hidup sendiri. Kesejahteraan seseorang tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Kemakmuran tidak hanya diukur dari apa yang dimiliki oleh individu, tetapi juga dari kemampuan seluruh komunitas hidup dalam keadaan aman, cukup, tenteram, dan bermartabat. Kekayaan tidak dipandang semata-mata sebagai hak pribadi, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial. Kekuatan tidak dipandang sebagai sarana menguasai yang lemah, melainkan sebagai amanah untuk menjaga keseimbangan kehidupan bersama.
Dalam banyak hal, nilai-nilai kenusantaraan memiliki relevansi yang semakin besar di tengah tantangan dunia modern. Ketika individualisme semakin menguat, Nusantara mengajarkan pentingnya kebersamaan. Ketika eksploitasi sumber daya semakin mengancam keseimbangan lingkungan, Nusantara mengajarkan pentingnya hidup selaras dengan alam. Ketika ketimpangan ekonomi semakin melebar, Nusantara mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan tanggung jawab bersama. Inilah pentingnya kita sebagai generasi memahami wawasan nusantara, agar mampu menjawab tantangan zaman dengan cara yang tepat, agar mampu bertahan hidup hingga ribuan tahun mendatang sebagaimana leluhur negeri ini bertahan hidup selama berabad-abad yang lampau.
Karena itu, masa depan Indonesia tidak cukup hanya dibangun dengan investasi, infrastruktur, teknologi, dan pertumbuhan ekonomi. Seluruh instrumen tersebut memang penting, tetapi harus ditopang oleh nilai-nilai adiluhung yang telah menjadi jiwa peradaban Nusantara selama berabad-abad. Tanpa fondasi moral dan kebudayaan yang kuat, kemajuan material dapat kehilangan arah. Sebaliknya, ketika kemajuan material dipadukan dengan nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat, pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga menghasilkan ketahanan, keadilan, dan keberlanjutan.
Disinilah letak pentingnya menggali kembali kebijaksanaan Nusantara. Bukan untuk memusuhi modernitas, bukan untuk menolak ilmu pengetahuan, dan bukan pula untuk kembali hidup seperti masa lampau. Yang perlu diwarisi adalah prinsip-prinsip dasarnya, yaitu keseimbangan, kebersamaan, gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap alam, serta keyakinan bahwa kemajuan sejati harus mampu mengangkat martabat seluruh manusia, bukan hanya sebagian kecil dari mereka.
Oleh karena itu, pelajaran terbesar dari masa lalu, terutaman era Majapahit bukanlah tentang luas wilayah kekuasaannya ataupun kebesaran militernya. Pelajaran terbesarnya adalah bahwa sebuah peradaban yang kuat harus dibangun di atas rakyat yang kuat. Rakyat yang menguasai sumber kehidupannya, memiliki akses terhadap alat produksi, mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, dan tetap dapat bertahan ketika dunia mengalami guncangan. Dalam menghadapi ketidakpastian global abad ke-21, mungkin sudah saatnya dunia mulai melihat kembali kebijaksanaan yang pernah hidup di Nusantara. Bukan untuk meniru masa lalu secara utuh, melainkan untuk mengambil prinsip-prinsip yang terbukti mampu menciptakan ketahanan sosial, ekonomi, dan peradaban.
Bangsa yang paling kuat bukanlah bangsa yang memiliki transaksi ekonomi terbesar. Bangsa yang paling kuat adalah bangsa yang rakyatnya memiliki kedaulatan atas sumber kehidupannya sendiri. Kemakmuran sejati bukanlah ketika rakyat mampu membeli segala sesuatu, melainkan ketika rakyat menguasai sumber-sumber yang memungkinkan mereka tetap hidup, sejahtera, merdeka, dan bermartabat tanpa bergantung sepenuhnya kepada pihak lain. Masa depan mungkin tidak selalu ditemukan dalam hal-hal yang baru. Kadang-kadang, masa depan justru ditemukan dalam kebijaksanaan lama yang pernah membuat sebuah peradaban besar mampu berdiri tegak selama berabad-abad. Oleh karenanya, untuk memahami masa depan, terkadang kita perlu kembali belajar dari masa lalu.
(#isi sepenuhnya tanggung jawab penulis)
( Red)
