Wartajavaindo.com
NGANJUK – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap tegasnya bahwa pemerintah tidak akan ragu mencopot dan menindak tegas pejabat mana pun yang terbukti menyelewengkan atau menyalahgunakan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Teguran ini disampaikan langsung Presiden saat meresmikan operasional 1.061 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026) .
AKUI MASIH ADA TANTANGAN DAN RISIKO PENYIMPANGAN.
Dalam sambutannya, Kepala Negara secara jujur mengakui bahwa pelaksanaan program unggulan ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu risiko terbesarnya adalah lemahnya integritas sebagian oknum yang mengelola anggaran besar, sehingga membuka celah bagi praktik korupsi atau penyimpangan.
“Program MBG ini banyak tantangannya. Kita harus tertibkan. Saya sadar, masih ada di antara pimpinan kita yang hatinya dan integritasnya tidak kuat. Begitu berurusan dengan uang, dia lupa tugasnya. Karena itu, saya tegaskan: pemerintah tidak ragu, siapa pun yang melanggar, menyimpang, dan menyalahgunakan wewenang, akan langsung dicopot dan kita bersihkan dari jabatannya,” tegas Presiden dengan nada tegas .
MBG PENGGERAK EKONOMI DESA, DIPERKUAT KOPERASI MERAH PUTIH.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa program MBG bukan hanya soal mencukupi gizi anak bangsa, melainkan juga menjadi penggerak utama perekonomian masyarakat di tingkat desa. Melalui skema ini, anggaran negara akan berputar dan dinikmati langsung oleh warga, bukan hanya berhenti di tangan oknum tertentu.
Untuk memastikan hal itu berjalan lancar, Presiden memerintahkan agar seluruh kebutuhan bahan baku Dapur MBG dipasok melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dengan demikian, rantai pasokan menjadi lebih pendek, harga terjangkau, kualitas terjaga, dan keuntungannya kembali memutar di lingkungan desa guna meningkatkan kesejahteraan petani dan warga sekitar .
“Melalui koperasi ini, uang negara tetap beredar di desa. Ini akan kita perkuat bersama pengembangan sektor pertanian dan hilirisasi industri agar manfaatnya terasa nyata oleh rakyat,” tambahnya .
JAMINAN PENGAWASAN DAN KEADILAN.
Pernyataan tegas ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola program di pusat maupun daerah. Presiden menegaskan, tidak ada posisi kebal hukum jika terbukti merugikan keuangan negara dan kepentingan anak bangsa. Langkah pengawasan diperketat agar amanah besar ini benar-benar sampai kepada sasaran yang berhak.
“Jangan ada yang berani memotong hak anak-anak dan hak rakyat. Kalau main-main, konsekuensinya jelas. Saya tidak pandang bulu,” pungkasnya.
Acara peresmian ini dihadiri jajaran menteri, kepala daerah, serta ribuan pengurus koperasi dan warga. Harapannya, sinergi kuat antara MBG dan Koperasi Merah Putih melahirkan generasi sehat sekaligus memajukan perekonomian desa secara berkelanjutan .
YT/ Sekretariat Presiden/ sgd/red
