Oleh: Ustadz Mustakim, S.Ud MH
Wartajavaindo. Com
ACEH TAMIANG – Polemik Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) hari ini tidak lagi berdiri sebagai satu isu. Ia telah berkembang menjadi rangkaian pertanyaan yang saling terhubung—tentang anggaran, tentang data, dan tentang bagaimana kebijakan itu sendiri lahir dan dijalankan.
Di satu sisi, muncul sorotan terhadap anggaran yang memunculkan kegelisahan publik. Di sisi lain, kritik terhadap sistem desil menguat, seolah menunjukkan bahwa kebijakan telah mereduksi realitas sosial menjadi sekadar angka. Sementara itu, pernyataan dari kalangan akademik menambah satu lapisan baru: pertanyaan tentang sejauh mana kebijakan dipahami dan dikendalikan dalam proses pemerintahan.
Jika semua ini dilihat secara terpisah, ia tampak seperti masalah yang berdiri sendiri. Namun jika dibaca secara utuh, kita akan melihat satu benang merah yang sama: ada ketidaksinkronan antara sistem, kebijakan, dan realitas di lapangan.
Data dan Realitas yang Tidak Selalu Sejalan
Sistem desil, yang kini menjadi pusat kritik, pada dasarnya bukanlah masalah. Ia adalah alat—cara negara membaca masyarakat melalui indikator yang terukur.
Namun persoalan muncul ketika alat itu tidak sepenuhnya menangkap kenyataan.
Ada masyarakat yang layak dibantu, tetapi tidak masuk dalam sistem.
Ada yang terlihat mampu di atas data, tetapi sebenarnya rapuh dalam kehidupan nyata.
Dan ketika hal ini terjadi, yang dipertanyakan bukan hanya angka—tetapi rasa keadilan itu sendiri.
Kritik yang menyebut bahwa kebijakan bisa berubah menjadi alat kekuasaan perlu didengar sebagai peringatan. Namun di saat yang sama, kita juga perlu menjaga keseimbangan:
‘tidak semua ketidaktepatan adalah bentuk kesengajaan’.
Antara Sistem yang Belum Sempurna dan Persepsi Publik.
Persoalan anggaran yang disorot, dinamika kebijakan, serta perbedaan pemahaman antar pihak menunjukkan satu hal penting:
‘sistem belum sepenuhnya berjalan secara selaras.’
Ketika sistem tidak sinkron, kebijakan—sebaik apa pun tujuannya—akan terasa janggal di mata publik.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tidak hanya melihat kebijakan, tetapi merasakan dampaknya secara langsung. Dan dari situlah lahir kegelisahan.
Lebih dari Sekadar Siapa yang Salah.
Pernyataan yang berkembang di ruang publik, baik dari legislatif maupun akademisi, tidak bisa diabaikan. Ia adalah bagian dari dinamika yang sehat dalam mengawal kebijakan.
Namun persoalan ini tidak cukup disederhanakan pada siapa yang benar dan siapa yang salah.
Yang lebih penting adalah melihat:
‘apakah sistem sudah berjalan dengan baik’
‘apakah komunikasi antar lembaga sudah utuh’,
‘dan apakah kebijakan benar-benar sampai kepada masyarakat dengan jelas’
Jika di titik ini terjadi jarak, maka yang muncul bukan hanya kebingungan, tetapi juga kecurigaan.
Jangan Terjebak pada Dua Kutub.
Dalam situasi seperti ini, publik sering didorong untuk memilih:
‘menerima sepenuhnya, atau menolak sepenuhnya’.
Padahal kebenaran tidak selalu berada di salah satu ujung.
Bisa jadi:
‘ada kritik yang benar‘
‘ada kebijakan yang juga memiliki dasar’,
‘dan ada sistem yang memang perlu terus diperbaiki’
Yang dibutuhkan bukan keberpihakan yang membabi buta, melainkan kejernihan untuk melihat secara utuh.
Menjaga yang Lebih Besar:
Kepercayaan.
Di atas semua ini, ada satu hal yang jauh lebih penting dari sekadar perdebatan:
‘kepercayaan publik’
Kepercayaan tidak lahir dari pernyataan yang keras.
Ia lahir dari keterbukaan yang jujur.
Dari angka yang bisa dijelaskan.
Dari kebijakan yang bisa dipahami.
Dari proses yang tidak membingungkan.
Jalan ke Depan:
Perbaikan dan Kejujuran
Negara perlu hadir dengan langkah nyata:
‘memperbaiki data secara berkelanjutan’,
‘membuka ruang koreksi yang mudah dan satu pintu’
‘memastikan pelayanan tidak berbelit’.
Masyarakat tidak boleh lagi dipindahkan dari satu meja ke meja lain hanya untuk memperjuangkan haknya.
Namun di sisi lain, masyarakat juga dihadapkan pada satu hal penting: ‘kejujuran’.
Karena sebaik apa pun sistem dibangun, ia tidak akan pernah sepenuhnya adil jika manusia di dalamnya tidak jujur.
Penutup.
Aceh hari ini tidak kekurangan kritik.
Yang dibutuhkan adalah kejernihan.
Tidak tergesa menyimpulkan.
Tidak larut dalam satu narasi.
Dan tidak terjebak pada pilihan yang sempit.
Karena pada akhirnya, yang sedang kita jaga bukan hanya kebijakan, bukan hanya data, bukan hanya anggaran, tetapi kepercayaan masyarakat itu sendiri.
Dan kepercayaan, sekali hilang, tidak mudah dikembalikan. (***)
