Wartajavaindo.com
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau _reshuffle_ jajaran Kabinet Merah Putih untuk keempat kalinya. Langkah ini disebut sebagai bukti nyata negara hadir mendengar keluh kesah akar rumput di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Kamis, (30/4/2026)
Salah satu sorotan utama adalah pergantian Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin). Abdul Kadir Karding resmi dilantik menggantikan pejabat sebelumnya. Pergantian ini diharapkan membangkitkan kembali integritas lembaga yang berpihak kepada pelaku usaha.
Harapannya, Kepala Barantin yang baru dapat memberikan kepastian regulasi sekaligus mengurai tumpang tindih kewenangan sektoral antar lembaga pemerintahan.
Pernyataan tersebut sejalan dengan substansi makalah Dewan Pembina Perkumpulan Petani Sarang Burung Walet Nasional (PPSWN), Benny Hutapea. Dalam makalahnya tentang urgensi pembenahan Barantin, Benny menyebut lembaga itu disinyalir menjadi penghambat serius bagi industri Sarang Burung Walet (SBW) Indonesia.
Menurut Benny, Barantin cenderung lemah dan tidak berdaya menghadapi tekanan badan bea cukai negara lain yang membatasi ekspor SBW Indonesia. Selain itu, Barantin dinilai memiliki ego sektoral tinggi yang tercermin dari tidak optimalnya koordinasi dan diplomasi dalam memperjuangkan fasilitasi ekspor.
“Praktik monopoli dalam internal kelembagaan menjadi penghambat, sehingga dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan drastis kuantitas dan nilai ekspor komoditas SBW,” tulis Benny.
Padahal, SBW Indonesia seharusnya memiliki daya tawar dan nilai yang tinggi. Sejak abad ke-17 era Dinasti Ming, SBW sudah menjadi produk unggulan. Saat ini, 80% hasil budidaya sarang burung walet dunia berasal dari Indonesia.
Akibat hambatan tersebut, terjadi pengalihan ekspor. Benny menyebut volume ekspor SBW ilegal mencapai sekitar 2.000 ton per tahun. Kondisi ini berdampak pada *indikasi kerugian negara hingga Rp90 triliun per tahun* akibat hilangnya potensi devisa.
Terkait dominasi Barantin pada sektor SBW dan lemahnya koordinasi dengan kementerian lain, para pelaku usaha berharap Kepala Barantin yang baru, Abdul Kadir Karding, membawa perubahan.
“Ke depan, Barantin harus mengedepankan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Imigrasi. Harapannya, Barantin menjadi ‘Alat Ekonomi dan Diplomasi’ untuk mendukung perekonomian nasional,” ujar Benny.
Petani SBW Indonesia disebut merindukan kehadiran pemerintah untuk sektor ini. Benny menilai diplomasi yang dilakukan Barantin selama ini masih sangat lemah. Dengan ketegasan serta pengaruh Kepala Barantin yang baru, ia optimistis sektor SBW Indonesia akan semakin kuat dan berkontribusi pada perekonomian nasional.
*Editor: Edi P*
