JEPARA – Wartajavaindo.com
Ketua Persatuan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) H Edi Khumaidi, S.H mengatakan pentingnya memasukkan gaji RT/RW ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun anggaran 2025. Gaji RT/RW tidak hanya memberikan penghargaan bagi para pengelola lingkungan, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mereka adalah garda terdepan yang berperan aktif dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keberlangsungan program-program pemerintahan di tingkat desa.
Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemberdaya masyarakat tentang bagaimana kelangsungan pengeluaran dan kesejahteraan yang harusnya mereka terima. Diperlukan langkah lanjut agar dapat menjadi bagian dari perencanaan anggaran yang matang.
Setelah mengirimkan surat kepada Dewan, ketua PAPDESI Edi Khumaidi menindak lanjuti untuk memastikan masalah ini segera ditangani. Penting bagi semua pihak untuk memahami urgensi dari anggaran gaji RT/RW, serta dampaknya terhadap kinerja dan motivasi mereka dalam melayani masyarakat. Kolaborasi antara dewan dan eksekutif perlu diperkuat untuk membentuk hasil yang lebih baik.
Pada audiensi yang dilakukan oleh PAPDESI, Edi Khumaedi selaku ketua menegaskan perlunya anggaran untuk gaji RT/RW agar segera diusulkan kembali dalam pembahasan anggaran tahun 2025. Hal ini menunjukkan keseriusan dan komitmen dari PAPDESI untuk memastikan hak-hak tenaga kerja di tingkat RT/RW diperhatikan. Bertemu langsung dengan ketua DPRD menjadi momen penting dalam advokasi anggaran ini.
Ketua DPRD telah menyetujui usulan PAPDESI mengenai anggaran gaji RT/RW tahun 2025 untuk dibahas kembali pada sidang paripurna. Ruang diskusi ini menjadi titik terang bagi masa depan gaji RT/RW dan harapan bagi para pengelola lingkungan. Melalui persetujuan ini, diharapkan akan ada kejelasan dan keputusan yang lebih cepat dalam pencairan dana tersebut.
Untuk penganggaran gaji RT/RW tahun 2024 Ketua DPRD Sementara, Agus Sutisna, menegaskan bahwa anggaran untuk RT/RW akan cair pada semester kedua. Ia menjelaskan bahwa teknis pelaksanaan akan ditangani oleh eksekutif. Harapannya, dengan adanya kejelasan ini, para RT/RW dapat menjalankan tugas mereka tanpa khawatir mengenai panghasilan yang mereka terima.
Sementara itu, Petinggi Dulrohman mengusulkan agar proses penyusunan perencanaan APBD Kabupaten melibatkan berbagai petinggi secara langsung. Dengan cara ini, diharapkan anggaran yang disusun dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sinkronisasi antara APBDes dan APBD Kabupaten menjadi semakin penting untuk menciptakan manfaat yang nyata bagi masyarakat
John
Editor Raja
