Tim Anti Korupsi 571 Trisula Macan Putih: Memahami Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Belanja Modal dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Oleh :  Danil Akbar

Wartajavaindo.com

KOTA BIMA – Ketua Tim Anti Korupsi 571 Trisula Macan Putih, Danil Akbar, menerbitkan sebuah kajian hukum yang menguraikan secara komprehensif konstruksi tindak pidana korupsi (tipikor) dalam belanja modal dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kajian ini disusun sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus membangun pemahaman yang benar mengenai batas antara kesalahan administrasi, pelanggaran hukum administrasi, wanprestasi kontrak, dan tindak pidana korupsi.

Menurut Danil Akbar, hingga saat ini masih berkembang anggapan di tengah masyarakat bahwa setiap proyek pemerintah yang bermasalah atau setiap kerusakan bangunan yang menggunakan uang negara pasti merupakan tindak pidana korupsi. Pemahaman tersebut, menurutnya, perlu diluruskan karena tidak semua penyimpangan otomatis memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Belanja modal merupakan salah satu komponen pengeluaran pemerintah yang menyerap anggaran negara dan daerah dalam jumlah sangat besar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung, jalan, jembatan, rumah sakit, irigasi, sarana pendidikan, pengadaan alat kesehatan, kendaraan dinas, hingga berbagai infrastruktur publik lainnya. Karena besarnya nilai anggaran yang dikelola, sektor ini menjadi salah satu area yang memiliki risiko tinggi terhadap penyimpangan apabila tidak diawasi secara profesional dan akuntabel.

Dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, setiap tahapan telah diatur secara rinci melalui berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari proses perencanaan kebutuhan, penyusunan anggaran, penyusunan spesifikasi teknis, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pengawasan pekerjaan, pemeriksaan hasil pekerjaan, pembayaran, hingga serah terima pekerjaan. Setiap tahapan memiliki pejabat yang bertanggung jawab dan masing-masing memikul konsekuensi hukum atas kewenangan yang dimilikinya.

Danil menjelaskan bahwa kesalahan administrasi tidak dapat langsung dipidanakan. Demikian pula keterlambatan pekerjaan, kekurangan volume yang masih dapat diperbaiki, atau sengketa kontrak tidak otomatis menjadi tindak pidana korupsi. Suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi seluruh unsur delik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan didukung oleh alat bukti yang sah.

Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa unsur pokok tindak pidana korupsi meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya tujuan atau akibat memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, penyalahgunaan kewenangan karena jabatan, serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang ditimbulkan. Seluruh unsur tersebut harus dibuktikan dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Kajian tersebut juga menguraikan secara rinci penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang paling sering digunakan dalam perkara pengadaan barang/jasa pemerintah. Selain itu dijelaskan pula mengenai Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 18 yang mengatur tindak pidana suap, gratifikasi, pemerasan jabatan, pemberian hadiah kepada penyelenggara negara, permufakatan jahat, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Danil menegaskan bahwa praktik-praktik seperti pengaturan pemenang tender, rekayasa spesifikasi teknis, penggelembungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi tetapi dibayar penuh, pengurangan volume pekerjaan, pekerjaan fiktif, penggunaan material di bawah standar kontrak, suap, gratifikasi, konflik kepentingan, maupun pemecahan paket pengadaan untuk menghindari mekanisme pemilihan penyedia merupakan bentuk-bentuk penyimpangan yang harus diuji berdasarkan unsur pidana dan alat bukti yang tersedia.

Lebih jauh, kajian tersebut menekankan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tidak hanya berada pada penyedia barang dan jasa. Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, Pejabat Penandatangan Kontrak, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), konsultan perencana, konsultan pengawas, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), kepala daerah atau pimpinan instansi, hingga pihak ketiga yang turut serta, membantu, menyuruh melakukan, atau menikmati hasil tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban apabila berdasarkan pembuktian memenuhi unsur tindak pidana sesuai perannya masing-masing.

“Hukum pidana tidak mengenal pertanggungjawaban berdasarkan jabatan semata. Yang dipertanggungjawabkan adalah perbuatan, kesalahan, penyalahgunaan kewenangan, hubungan sebab akibat, dan keterlibatan seseorang yang dibuktikan melalui alat bukti yang sah. Karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta hukum, bukan berdasarkan opini ataupun tekanan publik,” tegas Danil.

Ia juga mengingatkan bahwa pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi tidak cukup hanya menunjukkan adanya kerugian keuangan negara. Penegak hukum juga harus membuktikan seluruh unsur delik sesuai pasal yang didakwakan melalui alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat atau dokumen, petunjuk, keterangan terdakwa, hasil audit, kontrak, dokumen pengadaan, dokumen pembayaran, serta alat bukti elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Danil, peningkatan pemahaman hukum masyarakat merupakan bagian penting dalam pemberantasan korupsi. Pengawasan publik akan menjadi lebih efektif apabila masyarakat memahami konstruksi hukum tindak pidana korupsi, mengetahui unsur-unsur yang harus dibuktikan, memahami siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban, serta mampu membedakan antara dugaan penyimpangan administrasi dan tindak pidana korupsi.

Melalui kajian ini, Tim Anti Korupsi 571 Trisula Macan Putih mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan edukasi hukum, pengawasan yang berbasis fakta, serta penghormatan terhadap prinsip due process of law. Penegakan hukum yang profesional, independen, transparan, dan berkeadilan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

Kajian hukum ini diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat, pegiat antikorupsi, akademisi, aparat pengawas, aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara agar memiliki perspektif hukum yang utuh dalam memahami tindak pidana korupsi, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan secara lebih terukur, objektif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

 

Pada tulisan ini, saya coba uraikan tentang praktek tipikor terkait belanja modal dan atau pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kita tahu bahwa belanja modal untuk pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan sektor yang paling banyak menggunakan anggaran negara maupun daerah. Karena melibatkan dana publik dalam jumlah besar, setiap tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran, penetapan spesifikasi, penyusunan HPS, proses pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, hingga pembayaran dan serah terima pekerjaan seluruhnya terikat pada aturan hukum yang berlaku dalam masing-masing proses dan tahapannya. Dalam prakteknya, tentunya harus dilaksanakan dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

 

 

Namun dedemikian, perlu menjadi catatan di sini, bahwa tidak setiap pelanggaran administrasi atau ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Sebuah perbuatan baru dapat disebut sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan didukung oleh alat bukti yang sah.

 

 

 

 

Dalam tulisan ini, saya coba mengelaborasi dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, di samping itu kita akan membahas konstruksi pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat dalam belanja modal untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dapat dibebankan kepada penyedia barang/jasa, tetapi juga kepada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, kelompok kerja pemilihan, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, konsultan perencana, konsultan pengawas, hingga pihak lain yang turut serta, membantu, menyuruh melakukan, atau memperoleh manfaat dari suatu penyimpangan.

 

Dalam perspektif hukum pidana, setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan peran, kewenangan, dan tingkat kesalahannya. Oleh karena itu, pembuktian tidak hanya berfokus pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga harus mampu menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan, serta bentuk kesalahan pelaku, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun dalam keadaan tertentu karena kelalaian yang menimbulkan konsekuensi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

 

 

 

UNSUR-UNSUR TIPIKOR

 

Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dalam hal tindak pidana korupsi ada sejumlah unsur yang perlu diperhatikan, dan unsur-unsur ini harus dapat dibuktikan berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

 

 

 

Secara umum, unsur-unsur korupsi pada proyek pemerintah berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

 

1. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau menyalahgunakan kewenangan dalam pengadaan, pelaksanaan, atau pembayaran proyek.

 

2. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Keuntungan tersebut dapat berupa uang, barang, fasilitas, atau manfaat ekonomi lainnya.

 

3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kerugian harus dapat dibuktikan, umumnya melalui audit lembaga yang berwenang atau alat bukti lain yang sah.

 

4. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan (Pasal 3). Misalnya pejabat mengatur spesifikasi, HPS, pemenang tender, atau pembayaran untuk menguntungkan pihak tertentu.

 

5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan keuntungan yang diperoleh dan kerugian negara yang timbul.

 

 

 

 

Dalam praktik proyek pemerintah, beberapa perbuatan yang dapat menjadi indikasi korupsi antara lain :

 

1. Pengaturan pemenang tender.

 

2. Mark-up harga atau HPS.

 

3. Pekerjaan tidak sesuai spesifikasi tetapi dibayar penuh.

 

4. Volume pekerjaan fiktif atau dikurangi.

 

5. Suap, gratifikasi, atau komisi kepada pejabat.

 

6. Pemecahan paket untuk menghindari proses lelang.

 

7. Konflik kepentingan yang menguntungkan perusahaan tertentu.

 

 

 

 

Selanjutnya mari kita bedah pasal-pasal terkait menurut UU no. 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

 

Terutama bagi para pegiat anti korupsi perlu memperhatikan beberapa pasal penting dalam hal penanganan kasus korupsi, sebab setiap pasal memiliki unsur yang berbeda sehingga dalam mengawal penegak hukum tipikor dapat memahami unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa dalam tindak pidana korupsi yang terjadi, adapun pasal-pasal tersebut diantaranya :

 

 

 

 

1. Pasal 2 ayat (1)

 

Pasal ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

 

✍️Setiap orang.

 

✍️ Secara melawan hukum.

 

✍️ Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

 

✍️ Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

 

Pasal ini digunakan untuk menjerat perbuatan yang secara melawan hukum mengakibatkan kerugian negara, baik melalui pelanggaran peraturan perundang-undangan maupun penyalahgunaan hukum dalam arti yang lebih luas.

 

2. Pasal 3

 

Unsur-unsurnya meliputi :

 

✍️ Setiap orang.

 

✍️ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

 

✍️ Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

 

✍️ Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

 

Pasal ini umumnya dikenakan kepada pejabat atau penyelenggara negara yang menggunakan kewenangannya secara tidak semestinya.

 

3. Pasal 5

 

Mengatur tindak pidana suap, dengan unsur pokok :

 

✍️ Memberi atau menjanjikan sesuatu.

 

✍️ Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.

 

✍️ Agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

 

4. Pasal 11

 

Mengatur penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya, meskipun tidak harus dibuktikan adanya kesepakatan sebagaimana pada suap aktif.

 

5. Pasal 12

 

Mengatur berbagai bentuk suap, pemerasan jabatan, gratifikasi tertentu, penyalahgunaan jabatan, dan perbuatan lain yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan ancaman pidana yang lebih berat.

 

6. Pasal 13

 

Mengatur pemberian hadiah atau janji kepada pegawai negeri karena kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatannya.

 

7. Pasal 15

 

Mengatur mengenai percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun korupsi belum selesai dilakukan, pelakunya tetap dapat dipidana apabila unsur pasal ini terpenuhi.

 

8. Pasal 18

 

Mengatur pidana tambahan berupa :

 

✍️ Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.

 

✍️ Pembayaran uang pengganti sebesar kerugian negara atau keuntungan yang diperoleh.

 

✍️ Penutupan perusahaan tertentu.

 

✍️ Pencabutan hak-hak tertentu sesuai putusan pengadilan.

 

Dalam perkara belanja modal untuk pengadaan barang/jasa pemerintah, Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan ketentuan yang paling sering diterapkan. Namun, apabila ditemukan praktik suap, gratifikasi, pengaturan tender, pemerasan jabatan, atau permufakatan jahat, maka Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15 juga dapat dikenakan sesuai dengan fakta dan alat bukti yang diperoleh.

 

Oleh karena itu, penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya bergantung pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga pada kemampuan penegak hukum membuktikan seluruh unsur delik sesuai pasal yang didakwakan, termasuk peran masing-masing pelaku, bentuk kesalahannya, hubungan sebab akibat, serta alat bukti yang sah menurut hukum.

Pembuktian dalam tindak pidana korupsi tentunya dapat dilakukan dengan disertai alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam KUHAP dan ketentuan khusus dalam UU Tipikor, seperti dokumen kontrak, hasil audit, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

 

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM.

Adapun pertanggungjawaban Hukum Para Pihak dalam Belanja Modal untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut :

Pertanggungjawaban hukum dalam belanja modal untuk pengadaan barang/jasa pemerintah didasarkan pada prinsip bahwa setiap pejabat, penyedia, maupun pihak lain bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan sesuai kewenangan, tugas, fungsi, dan akibat hukum yang ditimbulkannya. Tidak ada pertanggungjawaban pidana yang bersifat otomatis hanya karena seseorang menduduki suatu jabatan. Sebaliknya, setiap pertanggungjawaban harus didasarkan pada pembuktian adanya perbuatan, kesalahan, hubungan kausal, dan akibat hukum yang timbul.

 

1. Pengguna Anggaran (PA)

PA bertanggung jawab atas penggunaan anggaran secara keseluruhan. Apabila PA dengan sengaja memerintahkan tindakan yang bertentangan dengan peraturan, mengarahkan pemenang tender, menyetujui pembayaran yang tidak sesuai prestasi pekerjaan, atau mengetahui adanya penyimpangan tetapi tetap membiarkannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka PA dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun administratif.

 

2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

KPA bertanggung jawab sepanjang kewenangan yang didelegasikan kepadanya. Penyalahgunaan kewenangan, persetujuan terhadap dokumen yang tidak benar, atau pembiaran terhadap penyimpangan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban apabila terbukti memiliki hubungan langsung dengan terjadinya kerugian negara.

 

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PPK merupakan pihak yang paling strategis dalam pelaksanaan kontrak. PPK bertanggung jawab atas penyusunan spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rancangan kontrak, pengendalian pelaksanaan pekerjaan, pemeriksaan administrasi pembayaran, serta perubahan kontrak. Apabila PPK dengan sengaja menggelembungkan HPS, menyusun spesifikasi yang mengarah kepada penyedia tertentu, menyetujui pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai atau tidak sesuai spesifikasi, atau merekayasa addendum kontrak untuk menguntungkan pihak tertentu, maka PPK dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

4. Pokja Pemilihan atau Pejabat Pengadaan

Pokja bertanggung jawab menjaga proses pemilihan penyedia berlangsung jujur, adil, transparan, dan kompetitif. Pengaturan pemenang tender, pengguguran peserta tanpa dasar hukum, manipulasi evaluasi, kebocoran dokumen, maupun persekongkolan dengan peserta tender dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan pengadaan.

 

5. Pejabat Penandatangan Kontrak

Pejabat yang menandatangani kontrak bertanggung jawab memastikan kontrak dibuat sesuai hasil pemilihan penyedia dan ketentuan hukum. Penandatanganan kontrak yang diketahui mengandung rekayasa, harga yang dimark-up, atau dilakukan sebagai bagian dari permufakatan melawan hukum dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

 

6. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

PPHP bertanggung jawab memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan dengan kontrak. Apabila PPHP menyatakan pekerjaan selesai padahal volume kurang, mutu tidak memenuhi spesifikasi, atau pekerjaan fiktif, maka tindakan tersebut dapat menjadi bagian dari rangkaian tindak pidana korupsi apabila mengakibatkan kerugian negara.

 

7. Penyedia Barang/Jasa

Penyedia bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Penyedia yang melakukan pengurangan volume, menggunakan material di bawah spesifikasi, memalsukan dokumen, membuat laporan kemajuan fiktif, menyuap pejabat, atau bersekongkol dalam proses tender dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, perdata, administratif, termasuk pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) sesuai ketentuan yang berlaku.

 

8. Konsultan Perencana

Konsultan perencana bertanggung jawab atas kebenaran hasil perencanaan. Perencanaan yang sengaja direkayasa untuk memperbesar anggaran, mengarahkan merek tertentu tanpa dasar teknis, atau memfasilitasi mark-up biaya dapat menjadi dasar pertanggungjawaban apabila terbukti dilakukan dengan itikad buruk.

 

9. Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas bertanggung jawab mengawasi mutu, volume, dan kemajuan pekerjaan. Persetujuan terhadap pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atau laporan pengawasan yang tidak benar dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum apabila terbukti dilakukan secara sengaja atau sebagai bagian dari suatu persekongkolan.

 

10. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

APIP bertugas melakukan pengawasan intern. Pada prinsipnya, APIP tidak bertanggung jawab atas penyimpangan yang dilakukan pihak lain. Namun, apabila aparat pengawas turut serta menyembunyikan penyimpangan, memanipulasi hasil audit, menerima suap, atau membantu menghilangkan alat bukti, maka yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai perannya.

 

11. Kepala Daerah atau Pimpinan Instansi

Kepala daerah atau pimpinan instansi tidak otomatis bertanggung jawab atas setiap tindak pidana korupsi yang terjadi pada proyek di bawahnya. Namun, apabila terbukti memerintahkan, mengendalikan, memperoleh keuntungan, menyalahgunakan kewenangan, atau turut serta dalam pengaturan proyek, maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran dan keterlibatannya.

 

12. Pihak Ketiga atau Penerima Manfaat

Setiap orang, korporasi, maupun pihak lain yang menikmati hasil tindak pidana, membantu pelaksanaan, menyuruh melakukan, turut melakukan, atau memberikan bantuan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan KUHP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian konstruksi hukum tipikor yang dapat saya uraikan, dan tentunya bentuk pertanggungjawaban hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tidak ditentukan oleh jabatan seseorang, melainkan oleh fakta hukum yang dapat dibuktikan. Penegak hukum harus mampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, bentuk kesalahan pelaku, hubungan sebab akibat dengan kerugian negara, serta peran masing-masing pihak dalam keseluruhan rangkaian peristiwa pidana. Dengan demikian, penerapan hukum tetap menjunjung asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, praduga tak bersalah, dan pertanggungjawaban pidana secara individual.