Faldy Valentino Kuron Melaporkan Kapolresta Denpasar ke Divpropam Polri Terkait Dugaan Pelanggaran Etika dan Penanganan Perkara yang Cacat Prosedur

Wartajavaindo.com

JAKARTA – Faldy Valentino Kuron, didampingi kuasa hukumnya Henry Badiri Siahaan, S.H., secara resmi menyampaikan laporan dugaan pelanggaran etika serta perilaku arogan yang diduga dilakukan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar, Kombes Pol. Leonardo David Simatupang, S.I.K., M.H. Laporan tersebut diserahkan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta Selatan, pada Senin (27 Juli 2026).

Laporan ini bermula dari rangkaian peristiwa yang dialami pelapor saat berupaya melaporkan dugaan praktik pungutan liar yang diduga melibatkan oknum kepolisian di wilayah hukum Polresta Denpasar, tepatnya di kawasan Kuta, pada 11 Juli 2026. Menurut keterangan Faldy, saat pertama kali menyampaikan maksud kedatangannya, ia sempat berbicara langsung dengan Kapolresta Denpasar yang kala itu sedang bersiap menghadiri agenda kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Setelah mendengar penjelasan singkat, pimpinan satuan tersebut memerintahkan agar laporan tersebut ditindaklanjuti oleh unit kerja yang berwenang.

Namun, proses yang berlangsung selanjutnya justru dinilai menyimpang dari jalur yang seharusnya. Alih-alih difokuskan pada klarifikasi dugaan pungutan liar yang dilaporkan, Faldy menyatakan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik lebih banyak berkaitan dengan hal-hal yang tidak memiliki keterkaitan substansial dengan aduan yang disampaikan. Ia juga mengklaim sempat menerima isyarat penawaran uang yang diselipkan dalam amplop, namun dengan tegas menolaknya.

“Saya hadir di sana semata-mata untuk mencari kebenaran dan kejelasan, bukan untuk menerima sesuatu yang tidak menjadi hak saya,” tegas Faldy.

Pasca pemeriksaan tahap awal, pelapor kembali ke tempat penginapan, namun tidak lama kemudian dipanggil kembali untuk menjalani pemeriksaan lanjutan, termasuk pemeriksaan urin yang hasilnya dinyatakan negatif. Di luar dugaan, setelah serangkaian proses tersebut, Faldy justru ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penganiayaan, pengancaman, serta kepemilikan senjata tajam. “Saya datang sebagai pelapor demi kepentingan umum, namun ironisnya saya yang akhirnya diposisikan sebagai tersangka,” ujarnya.

Faldy juga menjelaskan bahwa ia beberapa kali diminta untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, namun hal tersebut tidak dapat ia penuhi karena seluruh keterangan yang diperlukan telah disampaikan secara lengkap pada tahap sebelumnya. Ia juga mengaku sempat ditahan di ruang pemeriksaan selama berjam-jam tanpa kejelasan proses, bahkan permintaan izin untuk memenuhi kebutuhan dasar membeli makanan pun tidak dikabulkan dengan alasan masih menunggu penyelesaian administrasi.

Kuasa hukum pelapor, Henry Badiri Siahaan, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik penerimaan laporan oleh Divpropam Polri. “Kami berharap lembaga ini dapat memeriksa laporan kami secara profesional, objektif, dan transparan guna menegakkan disiplin serta martabat institusi kepolisian,” ujar Henry kepada awak media usai penyerahan laporan.

Lebih lanjut, Henry menilai penanganan perkara terhadap kliennya mengandung unsur perlakuan yang tidak manusiawi, terbukti dari kondisi istri Faldy yang kini mengalami gangguan trauma psikologis berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga ahli psikiatri. Pihaknya juga sedang mempersiapkan langkah hukum untuk melaporkan balik pihak yang dianggap membuat laporan dugaan tindak pidana terhadap Faldy.

Pihak hukum juga mempertanyakan validitas dan kelayakan proses penetapan tersangka yang dinilai berlangsung sangat cepat dan mengabaikan tahapan hukum yang berlaku. “Kami menduga tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga gelar perkara tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hitungan jam, klien kami sudah ditetapkan tersangka dalam dua kasus sekaligus,” jelas Henry. Terkait tuduhan kepemilikan senjata tajam, ia menegaskan bahwa benda yang dipermasalahkan tidak memenuhi unsur hukum yang dimaksud dalam peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelusuran resmi melalui sistem Wasidik dan SPKT, pihak penasihat hukum juga tidak menemukan jejak laporan polisi yang menjadi dasar yuridis proses hukum terhadap kliennya.

“Hal ini memperkuat dugaan kami bahwa laporan tersebut rekayasa atau tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga seluruh proses penanganan perkara perlu diperiksa secara menyeluruh,” tambahnya.

Selain itu, Faldy melampirkan dokumen medis yang menerangkan bahwa dirinya memiliki riwayat gangguan kesehatan jiwa berupa skizofrenia dan telah menjalani pengobatan secara rutin sejak tahun 2022 di Rumah Sakit Kepolisian Pusat Kramat Jati. Dokumen tersebut telah diserahkan kepada penyidik, namun pihaknya diminta melengkapi surat keterangan medis terbaru.

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari Kapolresta Denpasar maupun jajaran institusi terkait guna menanggapi berbagai dalil yang disampaikan oleh pihak pelapor. Seluruh tuduhan dan dugaan yang disampaikan dalam laporan ini masih berupa klaim dari pihak pelapor dan akan diuji kebenarannya melalui mekanisme pemeriksaan kedisiplinan di Divpropam Polri serta proses hukum yang berlaku, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah bagi setiap pihak yang terlibat. (Red)