Wartajavaindo.com
CILACAP – Isu transparansi penggunaan dana bantuan Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Cilacap kian meluas. Bermula dari sorotan tajam sejumlah aktivis dan pemerhati sosial di Cilacap yang meminta kejelasan soal pengelolaan keuangan organisasi kemanusiaan tersebut, kini suara masyarakat pun mulai bergema. Warga mulai bertanya-tanya secara terbuka mengenai besaran dana yang diterima dan ke mana saja anggaran tersebut disalurkan setiap tahunnya.
Kritik dan pertanyaan terbuka ini muncul mengingat sumber pemasukan dana PMI dinilai sangat banyak dan beragam, bersumber dari berbagai lapisan masyarakat. Mulai dari sumbangan rutin yang dipungut dari pelajar jenjang SD, SMP, SMK, SMA, hingga Perguruan Tinggi. Tak hanya itu, pemasukan juga didapatkan melalui pengumpulan di tingkat RT/RW, permintaan sumbangan di warung makan, toko-toko, hingga pemotongan atau pungutan bersamaan dengan pembayaran pajak dan layanan publik lainnya.
Namun, di tengah derasnya aliran dana yang terkumpul dari sumbangan sukarela masyarakat tersebut, ada satu hal yang menjadi tanda tanya besar: di mana laporan pertanggungjawabannya?
“Kita memang tidak tahu berapa total penerimaan PMI dalam satu tahun, dan untuk apa saja peruntukannya. Padahal sumbernya dari mana saja ada. Iuran dari pelajar, lewat RT, saat beli makan di warung, di toko, bahkan bersamaan dengan urusan pajak dan lain sebagainya, jumlahnya begitu banyak,” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya, mewakili suara banyak warga lainnya.
Menurut warga, selama ini masyarakat hanya diajak untuk beramal dan menyumbang, namun sangat jarang atau bahkan tidak pernah mendapatkan laporan rinci ke mana uang sumbangan tersebut dibelanjakan. Padahal, sebagai organisasi kemanusiaan yang bergerak atas nama kepedulian rakyat, keterbukaan laporan keuangan adalah hal mutlak yang wajib dipenuhi agar kepercayaan publik tetap terjaga.
“Uang itu uang rakyat, uang sumbangan orang-orang yang ikhlas membantu sesama. Kalau dikumpulkannya gencar sekali sampai ke pelosok-pelosok, mestinya pertanggungjawabannya juga jelas dan terbuka untuk kita semua baca,” tambahnya.
Sorotan ini semakin menguat setelah sebelumnya sejumlah aktivis Cilacap secara tegas meminta PMI Cabang Cilacap untuk tidak tertutup. Para aktivis menegaskan bahwa dana sosial yang dikumpulkan dari masyarakat harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya, apalagi dana tersebut berasal dari sumbangan kecil hingga besar dari seluruh elemen masyarakat.
Kini, sorotan itu berubah menjadi sebuah tantangan terbuka dari masyarakat luas kepada pengurus PMI Cabang Cilacap. Warga menantang keberanian pihak pengurus untuk berani mempertemukan semua pihak demi meluruskan persoalan ini.
“Kita tunggu respon dari PMI Cilacap. Beranikah memanggil semua pihak, baik itu aktivis, tokoh masyarakat, maupun warga biasa, untuk menjelaskan rincian uang yang masuk dan uang yang keluar selama satu periode? Jangan sampai masyarakat merasa sumbangannya tidak jelas jejaknya,” tegas warga tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengurus PMI Cabang Cilacap belum memberikan tanggapan resmi maupun klarifikasi terkait sorotan mengenai transparansi pengelolaan dana ini. Masyarakat berharap, tantangan ini dijawab dengan sikap terbuka dan bijaksana, demi menjaga marwah organisasi kemanusiaan yang sangat diharapkan perannya saat terjadi bencana atau musibah di Kabupaten Cilacap.(Tim)
