Wartajaavaindo.com
Jakarta, 20 November 2026 – Jumat 20 November 2026, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertiban terhadap dua kawasan yang terafiliasi oleh PT GSL dan PT RAPP yang berada di Provinsi Riau.
Pertama, terhadap pabrik kelapa sawit non kebun PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi. Perusahaan dimaksud terindikasi melakukan pembelian dan pengolahan hasil perkebunan sawit yang bersumber dari kegiatan Perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Berdasarkan temuan, pabrik kelapa sawit PT GSL tersebut diduga menyebabkan semakin masifnya perambahan kawasan hutan di sekitarnya untuk dijadikan kebun kelapa sawit. Oleh karena itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses atas permohonan pelepasan kawasan hutan seluas ± 42 hektare.
Selanjutnya, area tersebut direkomendasikan untuk ditolak permohonan pelepasan kawasan hutannya dan dilakukan penguasaan kembali oleh Satgas PKH.
Kedua, Tim Satgas PKH secara paralel juga melakukan penertiban terhadap PT RAPP yang memiliki luas areal kerja sekitar ± 338.536 hektare di Kabupaten Pelalawan yang telah dijatuhi sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Pencabutan izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 tanggal 19 November 2026.
Pencabutan izin dilakukan berdasarkan sejumlah temuan pelanggaran, antara lain kebakaran lahan gambut berulang, perkebunan sawit seluas ± 18.362,74 hektare, bukaan tambang tanpa izin seluas ± 541,46 hektare serta kerusakan kawasan lindung seluas ± 211,54 hektare.
Tak hanya itu, ditemukan juga permasalahan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat Gajah Sumatera. Dengan pencabutan izin tersebut, seluruh kegiatan di dalam areal izin dihentikan dan kawasan kembali dikuasai negara. Kewajiban pemulihan lingkungan serta tanggung jawab hukum perusahaan tetap berlaku.
Langkah penertiban terhadap kedua perusahaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Setiap pihak yang memanfaatkan kawasan hutan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab terhadap perlindungan dan kelestariannya.
Pemerintah melalui Satgas PKH terus memerangi berbagi bentuk pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan. Langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan serta memperbaiki tata kelola hutan sesuai dengan fungsinya.
Satgas PKH akan terus melakukan penertiban secara tegas, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan melalui sinergi lintas Kementerian/Lembaga demi mengembalikan fungsi kawasan hutan dan menjaga aset negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(Anang)








