Perang Candu & Penanganan Pemberantasan Narkoba di Indonesia dari Masa ke Masa Dengan sumber Referensi

Oleh : R.Guntur Eko Widodo

(Presidium, Founder & Chair Persons

Gerakan Indonesia Anti Narkotika)

 

JAKARTA, 28 Oktober 2026.

Catatan Sejarah, Fakta, Regulasi & Sumber Terverifikasi DPP GIAN

 

BAGIAN I

AWAL MULA ZAMAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN RI.

Fakta Sejarah

Sejak abad ke-19, perdagangan candu/opium di Nusantara dimonopoli oleh Pemerintah Kolonial Belanda melalui Opiumregie, sistem negara yang mengatur impor, pembuatan, hingga penjualan eceran candu. Pendapatan dari monopoli ini menyumbang sekitar 15–20% anggaran pendapatan Hindia Belanda setiap tahunnya.

Tokoh pergerakan seperti H.O.S. Tjokroaminoto dan Ki Hajar Dewantara secara terbuka mengecam praktik ini sebagai sarana melemahkan fisik dan mental rakyat pribumi.

 

Sumber Referensi.

– Ricklefs, M.C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Serambi. Hal. 342–343, 417–418

– Van der Kroef, J.M. (1954). The Opium Problem in Indonesia. Far Eastern Survey, Vol. 23, No. 10

– Departemen Penerangan RI (1950). Laporan Pemerintah RI Tahun 1945–1950

 

BAGIAN II

MASA PRESIDEN PERTAMA HINGGA PRESIDEN KE-8

 

PRESIDEN KE-1: Ir. Soekarno (1945–1967)

Fakta & Regulasi:

– 1947, Pemerintah RI mengeluarkan larangan impor dan peredaran candu secara bertahap di wilayah yang dikuasai Republik

– 1953, Ditetapkannya UU Darurat No. 4 Tahun 1953 tentang Pengawasan Obat-Obatan Berbahaya

– Bung Karno menegaskan: “Bangsa yang besar tidak boleh dirusak oleh racun yang dibawa oleh penjajah maupun yang masuk di masa kemerdekaan”

 

Sumber Referensi:

– Lembaran Negara RI Tahun 1953 No. 27, UU Darurat No. 4/1953

– Kementerian Kesehatan RI (1965). Laporan Pengawasan Obat-Obatan Berbahaya 1945–1965

 

PRESIDEN KE-2: Soeharto (1967–1998).

Fakta & Regulasi:

– 1971, Indonesia meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika PBB 1961 melalui UU No. 8 Tahun 1971

– UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, undang-undang narkoba pertama yang membagi narkotika ke dalam 3 golongan berdasarkan manfaat medis dan risiko ketergantungan

– 1997, Dibentuknya Badan Koordinasi Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba (BKPPN) melalui Keppres No. 64 Tahun 1997

 

Sumber Referensi:

– Lembaran Negara RI Tahun 1976 No. 66, UU No. 9/1976

– Berita Negara RI Tahun 1997 No. 121, Keppres No. 64/1997

– BNN / BKPPN (1998). Laporan Tahunan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba 1993–1997

 

PRESIDEN KE-3: B.J. Habibie (1998–1999)

Fakta & Regulasi:

– Memperkuat keanggotaan BKPPN dengan melibatkan lebih banyak instansi terkait

– Mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 1999 tentang Peningkatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba

 

Sumber Referensi:

– Berita Negara RI Tahun 1999 No. 48,Inpres No. 3/1999

– Kementerian Hukum dan HAM RI, Arsip Peraturan Perundangan 1998–1999

 

PRESIDEN KE-4: Abdurrahman Wahid (1999–2001)

Fakta & Regulasi:

– Menekankan pendekatan pencegahan berbasis masyarakat dan lembaga pendidikan

– Melibatkan MUI dan pesantren dalam program pencegahan nasional

– Menyempurnakan mekanisme rehabilitasi pengguna narkoba di Puskesmas dan rumah sakit

 

Sumber Referensi:

– Kementerian Sosial RI (2001). Laporan Program Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

– BNN, Sejarah Singkat Pemberantasan Narkoba di Indonesia (bnn.go.id)

 

PRESIDEN KE-5: Megawati Soekarnoputri (2001–2004)

Fakta & Regulasi:

– Keppres No. 17 Tahun 2002, Membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan BKPPN, berkedudukan langsung di bawah Presiden dengan kewenangan investigasi dan penindakan

– BNN memiliki jajaran dari pusat hingga daerah di 33 provinsi

 

Sumber Referensi:

– Berita Negara RI Tahun 2002 No. 89, Keppres No. 17/2002

– Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 143, Peraturan Pelaksanaan BNN

– Situs Resmi BNN: bnn.go.id, Profil, Sejarah BNN

 

PRESIDEN KE-6: Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014)

Fakta & Regulasi:

– UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Menggantikan UU No. 9/1976. Mempertegas ancaman pidana berat, termasuk hukuman mati bagi pengedar/pemilik jaringan dalam jumlah besar (Pasal 114 ayat 2)

– Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2014, Gerakan Nasional P4GN: Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

– Ratifikasi protokol PBB melawan penyelundupan narkoba

 

Sumber Referensi:

– Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 143,UU No. 35/2009

– Berita Negara RI Tahun 2014 No. 45, Inpres No. 1/2014

– BNN (2014). Laporan Akhir Periode P4GN 2004–2014

– Portal Resmi Pemerintah: setkab.go.id

 

PRESIDEN KE-7: Joko Widodo (2014–2024)

Fakta & Regulasi:

– Pernyataan Presiden: “Narkoba adalah musuh nomor satu bangsa, musuh kita bersama”, 2015

– Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020,Memperkuat dan memperluas pelaksanaan P4GN, melibatkan masyarakat luas hingga tingkat desa/kelurahan

– Penguatan kerja sama lintas negara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dalam pengawasan jalur maritim

– BNN diperkuat hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan

 

Sumber Referensi:

– Berita Negara RI Tahun 2020 No. 61, Inpres No. 2/2020

– BNN, Laporan Data Peredaran Narkoba Nasional 2015–2024

– BRIN (2023). Dampak Ekonomi dan Sosial Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

– bnn.go.id, Publikasi, Laporan Tahunan

– Kemenkumham.go.id, Regulasi, Inpres No 2/2020

 

PRESIDEN KE-8: Prabowo Subianto (2024–Sekarang).

Fakta & Regulasi:

– Melanjutkan dan memperkuat Inpres No. 2 Tahun 2020

– Pemberantasan narkoba masuk ke dalam visi ASTA CITA, Prioritas Nasional ke-5: Memperkuat ketahanan nasional dan memberantas narkoba

– Mengintegrasikan pencegahan narkoba dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui program BLM-PPMBK / DAYAMAS, Wanamina Silvofishery, yang sekaligus menutup titik masuk narkoba melalui jalur mangrove dan perairan ( Usulan Resmi DPP GIAN Kepada Pemerintah RI – Surat Terbuka Untuk Presiden RI-Tentang BLM-PPMBK, Tertanggal 28 Oktober 2028 dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda)

– Sinergi BNN–Polri–TNI–Masyarakat diperkuat dalam pendekatan “Cegah dari Hulu, Tindak di Hilir”

 

Sumber Referensi:

– Sekretariat Kabinet RI (2024). Dokumen Visi Misi dan Program Asta Cita

– Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan, Laporan P4GN 2025

– BNN, Rencana Strategis 2025–2029

– presidenri.go.id, Arsip Pidato & Kebijakan, 2024–2026

– bnn.go.id, Rencana Strategis Nasional

 

BAGIAN III

TABEL RINGKASAN REGULASI & SUMBER RESMI.

Tahun Regulasi Dasar Hukum Sumber Resmi

1953 Pengawasan Obat Berbahaya UU Darurat No. 4/1953 LN 1953 No. 27

1971 Ratifikasi Konvensi PBB UU No. 8/1971 LN 1971 No. 68

1976 UU Narkotika Pertama UU No. 9/1976 LN 1976 No. 66

1997 Pembentukan BKPPN Keppres No. 64/1997 BN 1997 No. 121

2002 Pembentukan BNN Keppres No. 17/2002 BN 2002 No. 89

2009 UU Narkotika Terbaru UU No. 35/2009 LN 2009 No. 143

2014 Gerakan Nasional P4GN Inpres No. 1/2014 BN 2014 No. 45

2020 Penguatan P4GN Inpres No. 2/2020 BN 2020 No. 61

 

BAGIAN IV

DAFTAR SUMBER DAN LEMBAGA RUJUKAN RESMI

 

Sumber Informasi Resmi Lembaga

 

1 Badan Narkotika Nasional (BNN) bnn.go.id — Profil, Sejarah, Laporan Tahunan

2 Kementerian Hukum dan HAM RI kemenkumham.go.id.

Database Peraturan

3 Sekretariat Kabinet RI setkab.go.id.

Arsip Kebijakan Presiden

4 Kementerian Kesehatan RI kemkes.go.id.

Pengawasan Zat Adiktif

5 BRIN brin.go.id.

Hasil Penelitian Dampak Narkoba

6 Perpustakaan Nasional RI pnri.go.id.

Arsip Dokumen Negara

7 PBB — UNODC unodc.org.

Laporan Perdagangan Narkoba Dunia

8.GIAN News

 

“Sejarah mengajarkan bahwa ancaman narkoba tidak mengenal masa pemerintahan.

Ia hadir terus-menerus, berubah bentuk dan jalur.

Maka kewaspadaan bangsa pun harus terus dijaga — dari generasi ke generasi — tanpa pernah menurunkan pertahanan sedetik pun.”

 

(Gerakan Indonesia Anti Narkotika)