KPK Periksa Sejumlah Saksi Kasus Korupsi PUPR Mempawah, Dugaan Keterlibatan Mantan Bupati Makin Menguat
0
0
PONTIANAK, WARTAJAVAINDO – 6 Mei 2025 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut tuntas kasus dugaan korupsi berjamaah dalam proyek infrastruktur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Setelah melakukan penggeledahan besar-besaran pada 25 April lalu, KPK memeriksa sembilan saksi penting pada Senin (5/5/2025) di Mapolda Kalbar.
Pemeriksaan ini menyasar indikasi kuat adanya pengaturan tender proyek jalan senilai puluhan miliar rupiah yang diduga melibatkan jaringan kekuasaan politik lokal. Sorotan kini mengarah pada dugaan keterlibatan *mantan Bupati Mempawah*, yang disebut-sebut sebagai aktor sentral dalam pengendalian proyek-proyek strategis melalui kaki tangannya di birokrasi dan kalangan pengusaha.
Sembilan saksi yang diperiksa KPK adalah:
1. *Lutfi Kaharuddin* – Direktur Utama PT Aditama Borneo Prima
2. *Jemmy alias Akhun*– Direktur PT Gilgal Batu Alam Lestari
3. *Markus Budiastono* Wiraswasta
4. *Subhan Noviar* Sales PT Dua Agung (Distributor Semen Gresik)
5. *Erry Iriansyah* Diperiksa di Lapas Kelas IIA Pontianak
6. *Idy Safriadi* ASN, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Mempawah
7. *Abdurahman* ASN, Mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Mempawah
8. *Erik Astriafi* ASN Kabupaten Mempawah
9. *Firdaus Efendi* Staf SDA Kabupaten Mempawah
Dari kesembilan nama ini, tiga orang telah berstatus sebagai tersangka. KPK masih menyembunyikan identitas mereka demi kelancaran proses pemeriksaan lanjutan.
Salah satu tokoh kunci yang kini berada di pusat perhatian penyidik adalah **Idy Safriadi**, yang kala itu menjabat sebagai *Ketua Kelompok Kerja (Pokja) sekaligus Kabid Bina Marga*, Idy diduga menyusun persyaratan teknis lelang sedemikian rupa agar hanya perusahaan tertentu yang bisa ikut dan menang, khususnya pada proyek *peningkatan Jalan Sekabuk–Sei Sederam* dengan nilai pagu Rp51,5 miliar. Tender tersebut hanya diikuti satu perusahaan, *PT Aditama Borneo Prima*, dan anehnya, harga penawaran akhir justru melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Modus pengaturan ini tidak berdiri sendiri. KPK mendalami dugaan bahwa Idy menjalankan peran sebagai pelaksana teknis dari arahan kekuasaan politik tingkat atas di Mempawah saat itu. *Beberapa saksi dan sumber internal mengungkap bahwa proyek-proyek bernilai besar diduga kuat diarahkan untuk menguntungkan jaringan bisnis yang terafiliasi dengan mantan Bupati Mempawah*, yang juga dikenal sebagai eks Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi daerah.
Lebih jauh, masyarakat dan sejumlah anggota DPRD menguatkan dugaan bahwa praktik monopoli proyek telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan pola yang berulang: tender didesain semu, kontraktor diarahkan, dan hasil keuntungan dibagi dalam lingkar kekuasaan. “Semuanya sudah jadi rahasia umum. Tapi tak ada yang bisa bicara karena terlalu kuat,” ujar seorang kontraktor lokal yang enggan disebutkan namanya.
KPK sendiri menyampaikan komitmennya untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh dan tak akan gentar menghadapi tekanan politik. “ *Siapa pun yang terlibat, apakah itu pejabat aktif, pensiunan, atau tokoh politik, akan kami tindak jika alat bukti terpenuhi. Kami tak pandang status maupun afiliasi politik* ,”tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Pernyataan ini menjawab kekhawatiran publik yang belakangan mencuat bahwa pihak-pihak yang diduga terlibat tengah *berlindung di balik kekuatan partai politik tertentu ,untuk menghindari proses hukum.* Bahkan beredar kabar bahwa mantan bupati yang disebut-sebut dalam pusaran kasus ini sedang membangun manuver politik dengan menjalin kembali jejaring partai jelang Pilkada 2024.
Selama empat hari penggeledahan, KPK menyasar 16 titik lokasi termasuk rumah dinas pejabat, kantor perusahaan, dan kediaman pribadi para pihak terkait di Mempawah, Pontianak, dan Sanggau. Berbagai dokumen dan bukti elektronik telah disita untuk memperkuat konstruksi perkara.
Publik berharap KPK dapat mengurai secara terang siapa saja yang terlibat, termasuk membuka tabir dugaan intervensi mantan kepala daerah dalam urusan proyek dan birokrasi. Seorang warga Mempawah menyatakan, “Kalau KPK serius, ini bisa jadi titik balik. Karena selama ini pejabat merasa aman karena ada partai dan kekuasaan di belakang mereka.”
Dengan perhatian nasional yang semakin besar, KPK diharapkan membuktikan bahwa tak ada yang kebal hukum di negeri ini*, sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya awal tahun ini: “Kita akan basmi korupsi dari akar-akarnya, tanpa pandang bulu.”( Danil )
