0
0
JEPARA – Wartajavaindo.com
Dalam upaya memperkuat kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan Islam, serta pondok pesantren di Kabupaten Jepara, Kementerian Agama Kabupaten Jepara menginisiasi forum diskusi bertajuk Jagong Manajemen Pendidikan Islam (JAMPI) pada Kamis (19/12/24). Kegiatan ini menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Jepara, Agus Sutisna, Kepala Bappeda Kabupaten Jepara, Hasanuddin Hermawan, dan Kepala Kemenag Kabupaten Jepara, Akhsan Muhyiddin, sebagai pembicara utama.
Diskusi yang berlangsung dihadiri oleh seluruh kepala madrasah dan pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Jepara. Dalam acara ini, Ketua DPRD, Kepala Bappeda, dan Kepala Kemenag berbagi pandangan serta strategi terkait peningkatan kualitas dan kemandirian pendidikan Islam di Jepara.
Dalam sambutannya, Akhsan Muhyiddin selaku Kepala Kemenag Jepara menyampaikan bahwa pihaknya terus berkomitmen memfasilitasi forum-forum diskusi seperti JAMPI. “Kami ingin menciptakan ruang dialog yang produktif antara pemerintah, DPRD, dan lembaga pendidikan Islam, baik madrasah maupun pondok pesantren. Melalui sinergi ini, kami berharap pendidikan Islam di Jepara semakin maju dan mandiri,” tegas Akhsan.
Hasanuddin Hermawan, Kepala Bappeda Kabupaten Jepara, menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh segala upaya untuk mewujudkan kemandirian pendidikan Islam, baik negeri maupun swasta. “Kami siap berkolaborasi sesuai dengan regulasi dan kewenangan yang ada. Program-program yang mendukung pendidikan Islam akan selalu kami masukkan dalam perencanaan daerah agar selaras dengan visi pembangunan Jepara,” ujar Hasanuddin.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara Bappeda, Kemenag, dan lembaga pendidikan Islam merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Sementara itu, Agus Sutisna, Ketua DPRD Kabupaten Jepara, menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk pendidikan Islam dan pondok pesantren. Ia menjelaskan bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi DPRD adalah mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor, termasuk pendidikan Islam.
“Kami di DPRD selalu berupaya mensupport lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren melalui mekanisme pokok-pokok pikiran DPRD. Namun, kami menyadari bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat kami belum mampu menjangkau seluruh lembaga di Jepara,” ungkap Agus sutisna.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Dengan peningkatan PAD, kita bisa mencapai kemandirian fiskal yang lebih baik, sehingga mampu mendukung peran lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren secara lebih maksimal,” tambahnya.
Forum JAMPI yang dimoderatori oleh Kepala Kemenag Jepara berlangsung interaktif. Para peserta, yang terdiri dari kepala madrasah dan pengasuh pondok pesantren, antusias menyampaikan aspirasi serta tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pendidikan Islam.
Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, DPRD, dan lembaga pendidikan Islam. Semua pihak berharap bahwa hasil diskusi ini dapat ditindaklanjuti menjadi program-program konkret yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Jepara.
Dengan adanya dukungan lintas sektoral ini, diharapkan pendidikan Islam di Jepara semakin mandiri dan mampu mencetak generasi yang unggul serta berakhlak mulia.
John
Editor Raja
