Dugaan Pungli SIM C Rp750 Ribu di Satpas Polres Bogor, Kepemimpinan Baru Disorot, Tagline Kapolri Diuji ?

Wartajavaindo.com

BOGOR – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satpas Satlantas Polres Bogor kembali menjadi sorotan. Hasil penelusuran dan investigasi media menemukan adanya dugaan penarikan biaya hingga Rp750.000 untuk pengurusan SIM C baru, jauh di atas tarif resmi penerbitan SIM C sebesar Rp100.000.

Temuan tersebut mencuat di tengah harapan masyarakat terhadap pembenahan pelayanan publik setelah AKBP Arfan Zulkan Sipayung, S.H., S.I.K., M.A.P., menjabat sebagai Kapolres Bogor.

Selain dugaan pungutan tidak sesuai ketentuan, kebijakan rotasi dan penempatan sejumlah personel pada jabatan strategis di lingkungan Polres Bogor juga menjadi perhatian. Sejumlah pihak mempertanyakan proses penempatan personel yang disebut-sebut berasal dari wilayah Jawa Tengah.

Meski demikian, dugaan tersebut perlu dijelaskan berdasarkan data penempatan personel dan pertimbangan organisasi yang berlaku.

### Dugaan Biaya SIM C Mencapai Rp750 Ribu

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah dugaan penarikan biaya pengurusan SIM C baru mencapai Rp750.000.

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Polri, tarif penerbitan SIM C baru ditetapkan sebesar Rp100.000.

Dengan demikian, terdapat selisih Rp650.000 dari tarif PNBP tersebut. Selisih ini perlu mendapatkan penjelasan, termasuk apakah terdapat komponen biaya lain yang sah dan memiliki dasar ketentuan atau justru merupakan pungutan di luar prosedur resmi.

Jika dugaan tersebut terbukti, praktik demikian berpotensi merugikan masyarakat sekaligus mencederai prinsip transparansi pelayanan publik.

### Nama Reza dan Bahtiar Muncul dalam Penelusuran

Dalam perkembangan penelusuran, dua nama turut disebut dalam dugaan praktik tersebut, yakni Reza, yang diduga berkaitan dengan proses pelayanan, serta Bahtiar yang disebut menjabat sebagai Baur SIM C.

Setelah temuan investigasi diketahui, keduanya dikabarkan mendatangi pihak media dan mengajak melakukan pertemuan tertutup.

Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai tujuan pertemuan tersebut. Apakah untuk menyampaikan klarifikasi atas temuan investigasi atau membahas persoalan pemberitaan?

Untuk menjaga transparansi, klarifikasi mengenai dugaan tersebut sebaiknya disampaikan melalui mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Laporan ke Propam, Publik Menunggu Perkembangan

Persoalan dugaan pungutan tidak wajar tersebut disebut telah dilaporkan kepada Propam Mabes Polri dan Propam Polres Bogor.

Pihak pelapor mengaku telah menyerahkan sejumlah bahan pendukung, termasuk identitas pihak yang disebut, bukti percakapan, serta bukti pembayaran.

Namun, perkembangan penanganan laporan tersebut masih menjadi perhatian. Sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan antara lain apakah pihak-pihak yang disebut telah dimintai keterangan, apakah pemeriksaan internal sudah berjalan, serta apakah terdapat langkah untuk memastikan pelayanan penerbitan SIM berlangsung sesuai ketentuan.

LSM Indonesia Morality Watch turut menyoroti persoalan ini dan meminta agar dugaan pungutan liar ditindaklanjuti secara transparan.

Menurut lembaga tersebut, setiap laporan masyarakat harus ditangani secara profesional dan tidak berhenti pada komunikasi informal antara pihak-pihak yang berkepentingan.

### Kapolres Bogor Diminta Berikan Penjelasan

Munculnya dugaan tersebut menjadi tantangan bagi jajaran Polres Bogor dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.

Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan Sipayung diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai pengawasan pelayanan SIM, mekanisme penempatan personel, serta tindak lanjut terhadap laporan dugaan pungutan liar tersebut.

Masyarakat juga berhak memperoleh kepastian bahwa setiap pelayanan penerbitan SIM dilaksanakan sesuai prosedur dan tarif yang berlaku.

Tagline “Polisi Bersama Masyarakat” diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga tercermin melalui pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan di luar ketentuan.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Kapolres Bogor maupun pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut masih perlu dimintakan untuk melengkapi pemberitaan.

Catatan Redaksi: Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolres Bogor, jajaran Satlantas Polres Bogor, serta pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *