WARTAJAVAINDO.COM
TANGERANG SELATAN – Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Republik Indonesia menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tata Kelola Pemanfaatan Barang Rampasan Negara” di Trembesi Hotel BSD, Tangerang Selatan, Kamis hingga Sabtu (12–14 November 2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung RI, Dr. Supardi, S.H., M.H., dengan menghadirkan lima narasumber dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
FGD ini menjadi forum strategis untuk menghimpun berbagai masukan dan menyamakan persepsi dalam penyusunan Pedoman Pemanfaatan Barang Rampasan Negara di lingkungan Kejaksaan RI. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan pengelolaan aset hasil rampasan negara berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi negara.
Dalam sambutannya, Dr. Supardi menegaskan bahwa penyelesaian Barang Rampasan Negara membutuhkan proses dan waktu, baik karena aset masih dalam tahap persiapan lelang maupun karena pelaksanaan lelang sebelumnya belum menghasilkan penjualan.
Selama proses tersebut, aset tetap membutuhkan pengamanan dan pemeliharaan agar tidak mengalami kerusakan maupun penurunan nilai ekonomis. Karena itu, pemanfaatan sementara dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga kondisi dan nilai aset sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara.
Namun demikian, Supardi mengingatkan bahwa pemanfaatan Barang Rampasan Negara tidak boleh menghambat proses penyelesaian akhir aset. Setiap kebijakan pemanfaatan harus tetap memperhatikan pelaksanaan putusan pengadilan, perlindungan hak korban atau pihak yang berhak, serta kepastian proses pengembalian atau penyelesaian aset.
Menurutnya, setiap usulan pemanfaatan harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dengan membandingkan potensi manfaat, biaya, dan risiko yang mungkin timbul selama masa pemanfaatan. Termasuk mempertimbangkan kondisi fisik aset, status hukum, penguasaan, kebutuhan pemeliharaan, kemampuan calon mitra, hingga kesiapan aset untuk diselesaikan melalui mekanisme lelang.
“Keputusan pemanfaatan harus dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, setiap rencana harus didukung pertimbangan yang jelas, baik dari aspek hukum, administrasi, maupun manfaat ekonomisnya,” demikian penekanan dalam arahan Sekretaris BPA.
Lebih lanjut, Supardi meminta Tim Perumus memberikan perhatian terhadap tiga aspek utama dalam penyusunan pedoman tersebut.
Pertama, penetapan kelayakan aset. Sebelum mengajukan pemanfaatan, satuan kerja harus melakukan penelitian terhadap status hukum, kondisi fisik, penguasaan, dan rencana penyelesaian aset. Potensi penerimaan juga harus diperhitungkan bersama biaya pemeliharaan serta risiko yang mungkin muncul apabila aset harus diserahkan kembali sebelum masa pemanfaatan berakhir.
Kedua, pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Pedoman harus memberikan kejelasan mengenai peran Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Pemulihan Aset dalam setiap tahapan, mulai dari pengusulan, penelitian kelayakan, persetujuan hingga pengawasan pelaksanaan perjanjian. Termasuk mekanisme koordinasi dengan Pengelola Barang sesuai kewenangan masing-masing.
Ketiga, pengakhiran pemanfaatan dan penyerahan kembali aset. Sejak awal perjanjian, harus terdapat kepastian mengenai mekanisme pengakhiran, tata cara penyerahan kembali, pemeriksaan kondisi aset, kewajiban pemeliharaan, serta tata cara pembayaran, penyetoran, dan pelaporan hasil pemanfaatan.
Supardi juga menekankan pentingnya pengaturan batas penggunaan aset oleh mitra, termasuk peruntukan barang, tanggung jawab apabila terjadi kerusakan, serta konsekuensi apabila mitra tidak memenuhi kewajibannya. Kondisi aset pada awal dan akhir masa pemanfaatan harus terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk pengawasan dan pertanggungjawaban.
Terkait pembahasan skema sewa dan usulan Kerja Sama Pemanfaatan Operasional (KSPO), ia meminta Tim Perumus melakukan penelaahan secara cermat terhadap dasar hukum dan batas kewenangan masing-masing skema. Dalam hal ini, masukan dari Kementerian Keuangan diperlukan untuk memperjelas ruang lingkup pengaturan internal Kejaksaan serta aspek yang membutuhkan persetujuan atau pengaturan lebih lanjut.
Ia juga berharap para peserta dapat menyampaikan berbagai persoalan nyata yang dihadapi satuan kerja, sehingga rancangan pedoman yang disusun benar-benar mampu menjawab kebutuhan pelaksanaan di lapangan.
“Pengalaman dan permasalahan yang dihadapi satuan kerja perlu menjadi bahan untuk menguji rancangan prosedur, sehingga pedoman yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif,” menjadi salah satu penekanan dalam arahannya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penyelesaian Aset pada BPA Kejaksaan RI, Tiyas Widiarto, S.H., M.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa FGD tersebut dimaksudkan untuk menghimpun masukan sebagai bahan penyusunan Pedoman Pemanfaatan Barang Rampasan Negara di lingkungan Kejaksaan RI.
Secara khusus, kegiatan ini bertujuan mendalami dasar hukum dan tata cara sewa serta kedudukan usulan KSPO, merumuskan prosedur yang seragam untuk menjaga nilai aset dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara, serta memperjelas pembagian kewenangan, koordinasi, dan pengawasan antarsatuan kerja.
Tiyas menjelaskan, kegiatan FGD berlangsung selama tiga hari dengan agenda yang telah disusun secara bertahap. Pada hari pertama, pembahasan menghadirkan lima narasumber dari Kementerian Keuangan dengan materi meliputi harmonisasi kebijakan, tata cara pemanfaatan, mitigasi risiko keuangan, penilaian aset, serta penyelarasan pemanfaatan sementara dengan proses lelang. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel dan pendalaman materi oleh Tim Perumus.
Selanjutnya, pada hari kedua dilaksanakan pembahasan internal untuk merumuskan ruang lingkup pedoman, pembagian kewenangan, prosedur pemanfaatan, dan kelengkapan administrasi. Adapun hari ketiga difokuskan pada evaluasi, penelaahan hasil perumusan, serta penyusunan rencana tindak lanjut berikut penanggung jawab dan target penyelesaiannya.
Melalui forum tersebut, BPA mengharapkan sejumlah hasil konkret, antara lain tersusunnya rancangan pedoman pemanfaatan yang memuat tata cara sewa dan rumusan usulan KSPO sesuai hasil pembahasan dasar hukumnya.
Selain itu, diharapkan terbentuk standar prosedur dan format administrasi yang mencakup pengusulan, penelitian kelayakan, persetujuan, hingga perjanjian. Termasuk kejelasan pembagian kewenangan dan alur koordinasi antara Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Pemulihan Aset.
Hasil lainnya adalah tersusunnya mekanisme pencatatan dan penyetoran hasil pemanfaatan, pengawasan, evaluasi, pelaporan, serta pengakhiran pemanfaatan dan penyerahan kembali aset.
Pada akhir kegiatan, Tim Perumus diharapkan dapat menghasilkan rancangan pedoman, alur kerja, serta format administrasi yang dapat diterapkan secara seragam oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan.
Dengan adanya pedoman tersebut, tata kelola pemanfaatan Barang Rampasan Negara diharapkan semakin profesional, terukur, dan akuntabel, sekaligus mampu menjaga nilai ekonomis aset serta mengoptimalkan kontribusinya bagi penerimaan negara tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan hak-hak pihak yang berkepentingan. (AHS)
