Tingkatkan Layanan Publik, Penjabat Bupati Jepara Buka Pemantapan Implementasi Integrasi Layanan Primer
1
0
JEPARA-WARTAJAVAINDO.COM
Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta resmi membuka acara Pemantapan Implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP). Hal ini merupakan langkat progresif dalam upaya peningkatan pelayanan publik untuk masyatakat Kabupaten Jepara. Acara yang digelar di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara (14 Mei 2024).
Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meneguhkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, terutama di tingkat primer. Integrasi Layanan Primer (ILP) merupakan salah satu inisiatif penting dalam reformasi birokrasi yang diperkenalkan oleh pemerintah pusat, dan Jepara menunjukkan keseriusannya dalam menerapkan konsep ini.
Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Jepara, Edy Supriyanta, menggarisbawahi pentingnya integrasi layanan primer dalam memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Jepara. Integrasi Layanan Primer (ILP) adalah langkah nyata dalam upaya kami untuk bisa melayani masyarakat dengan baik,” ungkap Edy.
Selain itu Edy Supriyanta meminta supaya stanting harus bisa turun tiga bulan ke depan, dimana tahun ini Jepara mengalami kenaikan 0,7 persen,”kepada Semua camat dan kepala desa harus bisa bersama sama untuk menurunkan stanting dan terjun ke masyarakat. Edy Supriyanta berpesan, Integrasi Layanan Primer (ILP) di Kabupaten Jepara harus dijalankan sesuai dg peraturan yang baru,” tegas Edy Supriyanta.
Panitia kegiatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Dr. Mudrikatun, S.SiT, SKM, MM.Kes, MH, dalam laporanya menjelaskan bahwa Transformasi Layanan Primer menjadi salah satu dari enam pilar transformasi kesehatan yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas bagi seluruh penduduk Indonesia. Dr. Mudrikatun menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan primer dianggap sebagai pendekatan kepada seluruh masyarakat, dengan fokus pada memastikan tingkat kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin, serta pemerataannya dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sepanjang kontinum dari promosi kesehatan hingga perawatan paliatif.
Dr. Mudrikatun mengungkapkan pentingnya pelayanan kesehatan primer yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, rehabilitasi, hingga perawatan paliatif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan lingkungan sehari-hari masyarakat.
Integrasi Layanan Primer (ILP) menjadi salah satu pilar utama program ini, dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dari tingkat desa hingga kelurahan. Namun, dalam implementasinya, Kabupaten Jepara masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan.
“Pertemuan ini diharapkan dapat memperoleh komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, demi terwujudnya masyarakat Jepara yang sehat,” terang Mudrikatun. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diarahkan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan menyeluruh, dengan keluarga sebagai fokus utama.
Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat pemerintah, OPD Terkait, Camat Se- Jepara, Kepala Puskesmas Se- Jepara, pejabat dilingkungan dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dan berbagai lembaga terkait. Diskusi dan workshop dilakukan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam implementasi Integrasi Layanan Primer di Kabupaten Jepara.
Narasumber acara ini adalah Edy Sujatmiko, S.Sos, MM, MH, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara, yang menjelaskan beberapa poin penting dalam upaya pemantapan ini.
Sekda Edy Sujatmiko berharap semua ikut andil, Bappeda turut berperan dalam mengatur penganggaran untuk ILP, sementara Dinsospermasdes fokus pada kelembagaan Posyandu dan regulasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Tingkat kecamatan bertugas sebagai pembina pokja Posyandu desa, sementara Pemda menyediakan lahan untuk pembangunan fisik Puskesmas Pembantu (Pustu).
Di tingkat desa, peran penting dalam penyediaan lahan dan penganggaran untuk insentif kader serta operasional Posyandu dilakukan. Sementara itu, TP.PKK menggerakkan sasaran dengan memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat. Dinkes fokus pada peningkatan kompetensi petugas dan keterampilan kader, termasuk pengusulan dan pemenuhan alat termasuk Bahan Medis dan Kesehatan Perbekalan (BMHP) ke Kementerian Kesehatan.
Tidak ketinggalan, aset daerah juga turut dilibatkan dalam pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Jepara.
Dalam keseluruhan kerangka kerja ini, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta memperkuat integrasi antara berbagai layanan primer kesehatan. Melalui upaya bersama ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Jepara semakin sejahtera dan sehat.
JOHN
EDITOR RAJA
