Terima Audiensi KASBI, Pimpinan DPRD Jepara Komitmen Kawal Tuntutan Buruh

JEPARA – Wartajavaindo.com

Pimpinan DPRD Kabupaten Jepara menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia dari Konfederasi KASBI Jepara, Kamis (17/9/2026) di Ruang Serbaguna DPRD Jepara. Pertemuan tersebut menjadi forum penyampaian aspirasi terkait berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dialami buruh di Kabupaten Jepara.

Audiensi dipimpin Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna, didampingi Wakil Ketua DPRD Junarso dan Ketua Komisi C Nur Hidayat.

Dalam forum itu, KASBI Jepara menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya terkait kepastian kerja, perlindungan dari eksploitasi sistem outsourcing dan PKWT, jaminan upah layak, perlindungan pekerja platform dan pekerja terdampak transisi iklim, hak pesangon, pencegahan PHK sepihak, kebebasan berserikat, jaminan K3, hingga penguatan program upskilling dan reskilling bagi buruh.

Tak hanya tuntutan normatif, perwakilan buruh juga mengadukan kasus-kasus konkret. Salah satunya disampaikan Moh. Ilham Miftahurrohman terkait PHK di PT HWI Jepara. Ia mengaku telah bekerja 10 tahun sebelum di-PHK pada 4 Agustus lalu. Akibatnya, BPJS Ketenagakerjaan miliknya dinonaktifkan, padahal proses hubungan industrial dengan perusahaan masih berjalan.

KASBI meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan meminta klarifikasi kepada perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hak pekerja.

Isu lain yang mencuat antara lain perlunya monitoring rutin terhadap perusahaan yang diduga melanggar hak buruh, perlindungan buruh perempuan terkait hak cuti haid dan melahirkan, jaminan keamanan dari kekerasan verbal dan seksual di tempat kerja, hingga pembinaan kepada investor yang masuk ke Jepara agar patuh pada regulasi ketenagakerjaan.

Perwakilan buruh juga menyoroti pemenuhan kuota pekerja disabilitas di perusahaan serta persoalan jam kerja bagi buruh perempuan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna menegaskan komitmen DPRD untuk menindaklanjuti secara serius.

“DPRD merespons dengan serius dan menghormati semua tuntutan yang disampaikan. Kami siap menindaklanjuti setiap persoalan, tapi kami butuh data yang spesifik dan lengkap,” tegas Agus.

Ia juga menyatakan kesiapan DPRD memberikan dukungan tertulis terkait usulan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan kepada DPR RI. DPRD juga akan segera mengoordinasikan dan menjadwalkan rapat lanjutan dengan pihak terkait.

“Kami minta data pendukung segera dilengkapi agar bisa langsung kita agendakan rapat lanjutan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan langsung kepada pemohon,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jepara Junarso meminta agar unsur eksekutif dilibatkan dalam rapat dengar pendapat selanjutnya agar tindak lanjut bisa sinkron dengan kebijakan pemerintah daerah.

Ketua Komisi C Nur Hidayat menegaskan pihaknya akan mengawal penuh aspirasi tersebut, termasuk menyeimbangkan hak dan kewajiban buruh melalui perbaikan substansi perda ketenagakerjaan.

“Setiap tuntutan kami hormati dan siap kami kawal. Komisi C akan terus melakukan monitoring ke perusahaan-perusahaan agar hak buruh terpenuhi,” ujar Nur Hidayat.

Terkait isu disabilitas, DPRD mendorong komunitas difabel di Jepara menjadi ruang koordinasi dan pendampingan, sehingga persoalan penyandang disabilitas di dunia kerja dapat ditangani lebih terarah.

Audiensi tersebut menjadi langkah awal. DPRD Jepara akan melakukan koordinasi lintas pihak dan mengagendakan RDP lanjutan setelah KASBI melengkapi data pendukung.

 

Edi P

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *