Potensi Penyerobotan/Penguasaan Lahan Ilegal di Kawasan KHDPK Blora Menguat/Marak Negara Wajib Hadir

Wartajavaindo .com

Blora, 22 September 2026– Ketua Presidium SEPHUR GARUDA NUSANTARA, Jundy Wasono Hadi, menyoroti maraknya potensi penyerobotan dan penguasaan lahan secara ilegal di kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) yang terjadi secara terorganisir.

Salah satu kasus terjadi di KTH TANI TIRTO KAJENGAN, pemegang SK. 185/MENLHK/SETJEN/PSL.0/3/2023. Kejadian serupa juga terindikasi marak terjadi di KTH lainnya di Kabupaten Blora.

Jundy menegaskan, Negara wajib hadir untuk mencegah konflik horizontal antar masyarakat.

> “Program Perhutanan Sosial adalah solusi tepat untuk terciptanya keseimbangan antara Ekologi, Ekonomi dan Sosial. Jika dibiarkan tanpa kepastian hukum, maka potensi konflik horizontal sangat besar. APH (Aparat Penegak Hukum) wajib merespon cepat,” tegas Jundy.

Dalam keterangannya, Jundy menyampaikan beberapa desakan:

 

1. Penegakan Hukum

Direktorat Penegakan Hukum (GAKKUM) Kementerian Kehutanan harus responsif dan turun langsung ke lapangan untuk menertibkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang menguasai KHDPK secara ilegal.

 

2. Percepatan Perizinan Perhutanan Sosial

Direktorat Perhutanan Sosial (PS) Kementerian Kehutanan harus segera melakukan percepatan perizinan Perhutanan Sosial pada KHDPK, baik skema PPHKm, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) maupun Kemitraan Kehutanan.

 

3. Tuntaskan PR Sejak 2022 di Blora

Pekerjaan rumah usulan masyarakat sejak tahun 2022 di Kabupaten Blora wajib diselesaikan tahun ini. Sekarang regulasi sudah komplit, pasca penetapan Rencana Pengelolaan KHDPK (RPKHDPK) sebulan lalu, tidak ada alasan lagi untuk menunda.

Adapun Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan tahun ini adalah:

 

a. Penyelesaian SK. 185 dan SK. 192

b. Segera dilakukan Verifikasi Teknis (Vertek) atas usulan KTH/GAPOKTANHUT yang tersisa dari acara Kunker di Mojokerto Tahun 2023 yang batal terlaksana.

Selain itu, Jundy juga mengingatkan terkait hak petani hutan.

> “Petani Hutan di Blora jangan sampai tidak mendapatkan Pupuk Bersubsidi (e-RDKK) Tahun 2027. Presiden Prabowo sudah menyatakan dengan jelas, jangan sampai petani kesulitan pupuk bersubsidi,” pungkasnya.

_ AK Team _

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *