Politikus Senior di Gunungkidul Ratno Pintoyo Soroti Musda Partai Golkar DIY, Mampukah Tuntaskan Kasus VCS Anggota DPRD ?
0
0
YOGYAKARTA, wartajavaindo.com – Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta resmi digelar pada Minggu (18/5/2025).
Secara aklamasi peserta musda menghasilkan keputusan penting, salah satunya menetapkan Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M. sebagai Ketua DPD Golkar DIY periode 2025–2030. Musda ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, serta para kader dari seluruh wilayah se-DIY.
Singgih menggantikan posisi Gandung Pardiman sebagai ketua DPD, dan kini diharapkan mampu membawa angin segar dalam strategi politik Partai Golkar di wilayah DIY. Namun, tak berselang lama dari euforia musda, tantangan serius langsung menghadang kepemimpinan barunya: kasus video syur yang menyeret nama salah satu anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi Golkar.
Pengamat politik sekaligus politisi senior, Ratno Pintoyo, mengingatkan bahwa momentum musda seharusnya bukan hanya soal regenerasi kepemimpinan, tetapi juga kesempatan memperkuat integritas partai.
“Setelah Musda Golkar Provinsi, selanjutnya akan mengalir Musda tingkat kabupaten/kota. Akankah video syur DPRD Gunungkidul akan ditindaklanjuti oleh mahkamah partai?” ucap Ratno.
Ratno menegaskan bahwa isu video syur tersebut bukan sekadar skandal personal, namun juga menguji ketegasan partai dalam menegakkan disiplin dan etika. Ia menyebut tindakan kader yang terlibat dalam aktivitas tidak senonoh melalui video call sebagai bentuk pelanggaran serius.
“Anggota DPRD yang terlibat ‘vcs’ dianggap mencederai marwah partai karena tindakan tersebut dapat dianggap tidak etis, tidak profesional, dan dapat merusak citra partai di mata publik. Tindakan ini juga dapat melanggar kode etik partai dan peraturan yang berlaku,” ujarnya.
Dengan kepemimpinan baru di tangan Singgih Januratmoko, publik menanti apakah langkah tegas akan benar-benar diambil oleh unsur pimpinan DPD Golkar DIY. Masalah ini dinilai penting untuk disikapi secara terbuka dan adil demi menjaga kepercayaan publik terhadap partai berlambang pohon beringin itu.
Dalam kacamata sosial dan hukum, video syur merupakan bentuk konten yang melanggar norma, dianggap sebagai bagian dari pornografi, dan memiliki dampak negatif—baik secara psikologis maupun sosial. Maka, penyelesaiannya tidak hanya menjadi ujian moral, tetapi juga refleksi keseriusan partai dalam membangun budaya politik yang sehat.
Kini, usai Musda, Golkar DIY bukan hanya ditantang untuk menyusun strategi politik lima tahun ke depan, tetapi juga untuk membersihkan rumahnya sendiri. Mampukah kepemimpinan baru menjawab harapan publik dan menunjukkan sikap tegas terhadap kader yang mencoreng citra partai? Waktu dan ketegasan akan menjadi jawabannya.
Lee anno
