Penantian 4 Tahun Terjawab, Tim Validasi Kemenhut Turun Langsung ke Rumah Ketua KTH Wisanggeni Wotbakah

Wartajavaindo.com

BLORA – Penantian panjang selama 4 tahun Kelompok Tani Hutan (KTH) Wisanggeni, Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora akhirnya menemukan titik terang.

Pada jumat, 25 September 2026 ,Tim Validasi dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Republik Indonesia turun langsung ke rumah Ketua KTH Wisanggeni, Bapak Sucipto, di Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora untuk melakukan pengecekan berkas dan peta kelola.

Kedatangan tim validasi ini menjadi angin segar bagi 200 anggota KTH Wisanggeni yang sejak tahun 2022 berjuang mendapatkan kepastian hukum pengelolaan kawasan hutan di wilayah BKPH Nglawungan, KPH Blora.

 

Fasilitasi & Validasi di Rumah Ketua KTH, Cek Berkas dan Peta Kelola

Pantauan di lokasi, tim fasilitasi & validasi dari Kemenhut bersama pendamping Perhutanan Sosial (SEPHUR GARUDA NUSANTARA) dan Penyuluh Kehutanan (CDK) melakukan verifikasi faktual. Berkas keanggotaan, berita acara, hingga peta kelola seluas [184 Ha] diperiksa satu per satu di rumah Bapak Sucipto.

Ketua KTH Wisanggeni, Bapak Sucipto mengaku haru dan lega. Perjuangan selama 4 tahun menjaga hutan tanpa kepastian hukum akhirnya membuahkan hasil.

“Alhamdulillah, 4 tahun kami menunggu. Hari ini tim dari Kemenhut turun langsung cek berkas dan peta kelola di rumah saya. Ini bukti negara hadir. Kami sudah jaga hutan ini, sekarang ada titik terang,” ujar Bapak Sucipto kepada wartawan, jumat (25/9/2026).

Menurut Sucipto, selama 4 tahun kelompoknya tetap konsisten menjaga kelestarian hutan meski belum mengantongi SK resmi. Anggota KTH tetap melakukan patroli, penanaman, dan menjaga kawasan dari pembalakan liar.

“Kami tidak pernah lelah. Prinsip kami, Hutan Lestari, Warga Sejahtera. Kalau hutan lestari, warga Wotbakah pasti sejahtera,” tegasnya.

 

Luas Kelola 184 Ha di KPH Blora.

Adapun lahan yang diusulkan KTH Wisanggeni untuk dikelola melalui Program Perhutanan Sosial skema Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm) berada di wilayah Desa Wotbakah, di sebagian wilayah Desa Sumberejo, di sebagian wilayah Desa Padaan dan di sebagian wilayah Desa Bogorejo, Kecamatan Japah. Luasnya mencapai 184 Ha dan akan dipergunakan dengan sistem kelola agroforestri, yakni perpaduan tanaman kehutanan, tanaman buah (MPTS), dan tanaman pangan.

Tim Fasilitasi & Validasi dari Kemenhut dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa hasil validasi ini akan menjadi dasar penerbitan SK Menteri Kehutanan.

“Kami turun untuk memastikan kesesuaian antara berkas dengan kondisi lapangan. KTH Wisanggeni ini secara administrasi sudah lengkap, tinggal finalisasi peta kelola. Semoga segera terbit SK nya,” ujar salah satu Tim Validasi Kemenhut.

 

Dukungan Kades Wotbakah dan Perhutani KPH Blora.

Kepala Desa Wotbakah, Etik Dwi Andrayani menyambut baik kedatangan tim fasilitasi & validasi dari Kemenhut di rumah Bapak Sucipto.

“Kami Pemerintah Desa Wotbakah sangat mendukung penuh KTH Wisanggeni. 4 tahun mereka sabar. Hari ini 25 September 2026 menjadi sejarah. Semoga SK segera terbit dan ekonomi warga kami meningkat,” ujarnya.

Sementara dari pihak Perhutani KPH Blora BKPH Nglawungan menyatakan siap bersinergi dengan KTH Wisanggeni pasca terbitnya SK PPHKm nanti.

 

Harapan: Dari Validasi Menuju SK PPHKm.

Dengan telah dilakukannya validasi langsung di rumah Ketua KTH Wisanggeni, Bapak Sucipto, kini KTH Wisanggeni tinggal menunggu penerbitan SK resmi dari Menteri Kehutanan RI.

“Kami berharap setelah validasi hari ini, SK segera terbit. 4 tahun sudah cukup lama kami menunggu kepastian. Ini untuk anak cucu kami di Wotbakah,” pungkas Bapak Sucipto.

Kegiatan validasi berjalan lancar dan ditutup dengan foto bersama tim Kemenhut, Ketua dan pengurus KTH Wisanggeni, Pendamping (SEPHUR GARUDA NUSANTARA) di depan rumah Bapak Sucipto, Desa Wotbakah, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora.

 

_ Karyono _

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *