Paripurna DPRD Jepara Bahas 4 Ranperda Strategis, Ketua DPRD: Jangan Ada Regulasi Setengah Hati

 

JEPARA – Wartajavaindo.com

DPRD Kabupaten Jepara menggelar Rapat Paripurna Penyampaian 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis di Graha Paripurna DPRD Jepara, Kamis (17/9/2026). Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Jepara Agus Sutisna.

Empat Ranperda tersebut menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan Jepara ke depan. Tiga merupakan usulan eksekutif dan satu merupakan hak inisiatif DPRD.

Adapun Ranperda yang disampaikan meliputi Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Jepara 2026-2046, Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah, serta Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara 2029.

Dalam paripurna tersebut, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna menegaskan bahwa DPRD tidak ingin pembahasan Ranperda hanya formalitas.

“Empat Ranperda ini bukan sekadar dokumen. Ini menyangkut nasib aset daerah, arah industri 20 tahun ke depan, jati diri budaya Jepara, dan kepastian demokrasi 2029. Saya tegaskan, pembahasannya harus serius, mendalam, dan jangan ada regulasi setengah hati,” tegas Agus.

Untuk sektor aset, Agus menyoroti pentingnya reformasi tata kelola. Ranperda perubahan pengelolaan Barang Milik Daerah harus disesuaikan dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, termasuk penyempurnaan skema pemanfaatan aset, skema sewa beli, penyesuaian nomenklatur PBG, hingga pengamanan fisik, administrasi, dan hukum aset Pemkab Jepara.

“Jangan sampai aset daerah hilang, tidak tercatat, atau dimanfaatkan tidak sesuai aturan. Aturan ini harus mengunci itu semua,” ujarnya.

Terkait RPIK 2026-2046, Agus menyebut dokumen tersebut sebagai kompas industrialisasi Jepara. Ia meminta agar arah industri tetap berpijak pada kekuatan lokal Jepara yakni furnitur, ukir, tenun, dan industri berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing, ramah lingkungan, dan inklusif.

Sementara untuk Ranperda Kebudayaan, ia menegaskan bahwa industrialisasi tidak boleh menggerus identitas Jepara sebagai Kota Ukir.

“Jangan sampai Jepara maju industrinya tapi hilang budayanya. Ranperda ini harus jadi tameng pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya dan sejarah Jepara,” katanya.

Paling krusial, terkait Dana Cadangan Pilkada 2029, DPRD dan Pemkab menyepakati skema penyisihan anggaran sebesar Rp40 miliar yang dialokasikan bertahap untuk menjaga stabilitas fiskal daerah. Rinciannya, APBD 2027 sebesar Rp10 miliar, APBD 2028 sebesar Rp20 miliar, dan APBD 2029 sebesar Rp10 miliar.

Agus memastikan skema tersebut harus transparan dan tidak membebani APBD dalam satu tahun anggaran.

“Pilkada 2029 harus siap anggarannya dari sekarang. Jangan sampai nanti demokrasi terganggu hanya karena alasan anggaran tidak siap. Kita amankan dari sekarang, bertahap, terukur,” tandasnya.

Usai paripurna, DPRD Jepara akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas keempat Ranperda secara mendalam bersama tim eksekutif sebelum disahkan menjadi Perda. (Edi Jhon)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *