1
0
PEMALANG – WARTA JAVAINDO, Selasa, 14 Januari 2025 – Kegiatan nonton bareng (nobar) film “Buku Harianku” yang melibatkan siswa Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Pemalang mendapat perhatian serius dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palu Gada Nasional. Kegiatan ini dinilai membebani orang tua murid karena adanya iuran biaya sebesar Rp 30.000,- per siswa yang harus dibayarkan.
Program ini, yang bertujuan mendukung Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2017, dilaksanakan oleh beberapa sekolah di Kecamatan Pemalang dan Kecamatan Taman. Meski memiliki niat baik untuk memperkuat karakter siswa melalui media film, kebijakan ini menuai kontroversi karena dianggap tidak sensitif terhadap kemampuan ekonomi sejumlah keluarga.
Salah satu orang tua siswa, yang meminta namanya dirahasiakan, menyampaikan keluhannya. “Anak saya bilang kalau mau ikut nonton di bioskop harus bayar Rp 30 ribu. Saya merasa kasihan kalau anak saya tidak ikut. Akhirnya, walau terpaksa, saya bayar juga,” ungkapnya.
Sigit Trihartanto, perwakilan dari LBH Palu Gada Nasional, mengkritik keras langkah sekolah yang mewajibkan siswa membayar untuk kegiatan semacam ini.
“Ada-ada saja, masa pendidikan karakter harus dilakukan di bioskop dengan meminta murid membayar sendiri. Ini jelas tidak adil dan perlu dievaluasi,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pendidikan karakter seharusnya mengutamakan kegiatan yang inklusif dan tidak membebani siswa atau orang tua secara finansial.
Selain itu, LBH Palu Gada Nasional meminta pemerintah daerah untuk lebih mengawasi program-program pendidikan di sekolah agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan tidak menambah beban masyarakat.
“Kami berharap dinas pendidikan segera turun tangan untuk mengevaluasi kegiatan ini, memastikan bahwa pendidikan karakter dapat dilakukan dengan cara yang lebih bijak,” tambah Sigit.
Kegiatan nobar ini memicu diskusi luas mengenai metode terbaik untuk mendukung program pendidikan karakter tanpa memberikan tekanan ekonomi kepada keluarga siswa. Para orang tua berharap agar kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat dapat diterapkan di masa depan. (Dodik)
