0
0
DEMAK, wartajavaindo.com – Sebagai penentu harga, Appraisal diharapkan mampu berpihak pada warga yang tanah miliknya terkena dampak jalan Tol kususnya di wilayah tiga desa di kecamatan Wonosalam Demak ternyata hanya sebuah dongeng belaka. Hal ini tampak jelas pada pelaksanaan ganti rugi tanah warga demak yang seharusnya dilaksanakan sesuai pidato Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa bagi warga yg tanahnya terkena dampak jalan Tol, negara memberikan ganti untung bukan ganti rugi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Sebagaimana telah dijembatani oleh ketua DPRD Demak Slamet Fahrudin Bisri, SE. sebagai upaya mediasi antara warga terdampak dengan pihak-pihak terkait kususnya tim appraisal.
Namun upaya tersebut rupanya dianggap remeh oleh pihak appraisal. Hal tsb terbukti bahwa tim appraisal telah diundang beberapa kali untuk berdialog dengan warga namun tidak digubris.
Sebagai upaya lanjutan, Ketua Dewan dari Partai Banteng ini akan melakukan panggilan paksa kepada pihak appraisal dan apabila appraisal masih tidak mau datang sehingga masalah ini tdk bisa diselesaikan, maka bila masyarakat berbuat seperti apapun ketua Dewan menyerahkan sepenuhnya pada masyarakat karena itu hak masyarakat. Ketua DPR merasa sudah tidak dipercaya untuk memfasilitasi terkait dg ganti rugi tol. Buktinya KJPP diundang sampai saat ini tdk mau hadir, maka kami serahkan pada masyarakat karna itu adalah hak masyarakat.
Lebih lanjut mas Slamet menegaskan, tdk boleh ada satupun hak masyarakat yg tdk dibayar dan masalah ini jangan sampai berlarut-larut, tanah warga mau dijual apa tdk itu haknya.
Karna tdk ada iktikat baik terkait harga dan malah bikin bencana di Kab Demak, bikin banjir, krn nutup jln pake klontong yg kecil-kecil seperti di desa sayung, sampai saat ini air blm surut.
Mohon pak Doso (PUPR) supaya komunikasi dg pihak jln Tol untuk bisa membongkar itu. Pungkas beliau pada audensi yang gagal Kamis 3 Maret 2021. (mch nur)
editor: raja
