0
0
Oleh: Nasrullah, S.Pd., M.M.B
WARTA JAVAINDO.COM.
Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang juga terletak di antara benua Asia dan Australia dan Lautan Hindia dan Pasifik ini memiliki 17.508 pulau. Meskipun
tersimpan kekayaan alam dan keindahan pulau-pulau yang luar biasa, bangsa Indonesia perlu
menyadari bahwa wilayah nusantara ini memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan ring of fire, serta terletak berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia. Lempeng Indo/Australia, Eurasia, dan Pasifik.
Ring of fire dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik menempatkan negara kepulauan ini berpotensi terhadap ancaman bencana alam. Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada di wilayah
tropis serta kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti angin puting beliung, hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Tidak hanya bencana alam sebagai ancaman, tetapi juga bencana non alam sering melanda tanah air seperti kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, maupun kegagalan teknologi. Menghadapi ancaman bencana pendekatan dengan tujuan utama adalah pengurangan risiko terhadap bencana. Salah satu hal menarik yang patut dipelajari dan dipahami adalah “Siklus Penanggulangan Bencana”
Siklus penanggulangan bencana terdapat 3 tahap yakni : (1) pra-bencana meliputi pencegahan dan mitigasi bencana (saat tidak terjadi bencana) serta kesiapsiagaan (saat terdapat potensi bencana), (2) tanggap darurat (saat terjadi bencana), dan (3) rehabilitasi rekontruksi (setelah terjadi bencana).
Proses-proses tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam pengurangan risiko bencana
(mitigasi bencana), pelaksanaan terhadap proses tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan
berbagai program kepada masyarakat ataupun komunitas. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana saat ini berkembang menjadi proses preventif, dari yang sebelumnya banyak bersifat respon.
Komunitas dan masyarakat sebagai akar rumput yang bersinggungan langsung dengan bencana yang mengancam di daerah masing-masing sudah semestinya meningkatkan kapasitas mereka. Peningkatan kapasitas ini meliputi pemahaman, pelatihan, ketrampilan dan kesiapan yang disesuaikan dengan siklus pananggulan bencana.
Tahun 2017, Destana mempunyai acuan baru, setelah Badan Standarisasi Nasional Indonesia
menerbitkan Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 8357-2017 tentang Desa/Kelurahan Tangguh
Bencana. SNI ini melengkapi Peraturan Kepala BNPB nomor 1/2012 Tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana.
Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini memuat kebijakan dan strategi dalam menghadapi bencana. Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah dalam pengurangan risiko bencana yang mengancam siapa saja terutama kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui, anak-anak dan balita, orang jompo, penyandang disabilitas dan tentunya
kelompok masyarakat miskin serta kaum marjinal yang tinggal di kawasan rawan bencana.
Desa Tangguh Bencana (DESTANA) merupakan strategi dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana
(PRB) berbasis komunitas dengan cara menumbuhkan kemandirian masyarakat yang dilaksanakan
melalui pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Nilai penting dalam penerapan Destana
adalah sebagai bekal bagi seluruh lapisan masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi
ancaman bencana. Dengan program ini masyarakat dilatih dalam pengetahuan, keterampilan, dan kekuatan yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri dari dampak bencana.
Peran sebuah komunitas atau kerjasama antar masyarakat (gotong royong) dapat sangat membantu mengurangi risiko bencana terutama pada kelompok rentan terdampak bencana seperti bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas, lansia dan kaum marjinal. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB) menganjurkan pemerintah daerah untuk membuat skala prioritas dalam menghadapi bencana, maka Pemerintah
Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlunya melaksanakan kegiatan Fasilitasi Desa Tangguh Bencana yang melibatkan secara aktif masyarakat untuk mengkaji,
menganalisis, menangani, memantau, dan mengevaluasi risiko bencana dalam rangka mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya melalui Pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA).
Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) merupakan keberlanjutan dari Program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang telah diinisiasi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan mulai diterapkan pada tahun 2020 lalu. Dalam konteks bencana, keluarga menjadi fokus inti. Oleh karenanya penerapan program keluarga tangguh bencana menjadi sangat penting dalam pengurangan risiko bencana skala kecil yakni keluarga.
Program Katana menyasar keluarga langsung agar tercipta keluarga yang: BERPENGETAHUAN, keluarga harus diberikan pengetahuan tentang ancaman, resiko, serta cara menghindari dan mencegah bencana; SADAR, menyadari bahwa mereka
tinggal di wilayah rawan bencana dan menyesuaikan diri misalnya dengan membangun rumah tahan
gempa, dll; BERBUDAYA, berperilaku selaras dengan prinsip pengurangan risiko bencana seperti membuang sampah pada tempatnya, menanam dan merawat pohon; serta TANGGUH, selalu siap siaga menghadapi bencana, mampu menghindar dan cepat pulih dari dampak bencana.
Keluarga memiliki peran penting dalam pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana) karena
keluarga adalah struktur masyarakat terkecil pertama yang memberikan sosialisasi kepada setiap anggota keluarganya. Keluarga dapat memberikan sosialisasi pendidikan bencana sejak dini terutama kepada anak-anak dan remaja.
Konsep Katana sangat penting dan perlu dikembangkan sekaligus
diterapkan secara berkelanjutan. Melalui konsep Katana diharapkan masyarakat semakin tangguh
dan tahan menghadapi bencana.
Dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Tahun 2020, Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB menyelenggarakan
Pembekalan Penyuluh Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) di Gedung Training Center,
Pusdiklat PB BNPB, Sentul, Kab. Bogor – Jawa Barat, pada hari Minggu, 2 Februari 2020.
Direktorat Kesiapsiagaan, Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB menyebutkan bahwa program Katana khusus diimplementasikan kepada keluarga langsung. Diharapkan program Destana dan
Katana dapat membentuk kepribadian dari seorang masyarakat yang siap dan tangguh dalam menghadapai ancaman bencana, karena bagaimanapun dampak yang ditimbulkan dari bencana bukan hanya kehilangan harta benda, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat terdampak bahkan menimbulkan korban jiwa.
Pelaksanaan program Katana dan Destana yang semakin meningkat nantinya diharapkan menjadi
gerakan akar rumput dalam pengurangan risiko bencana (mitigasi bencana), yang menjadi bola salju dan solusi ampuh dalam meningkatkan kapasitas/ketangguhan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.
(Kahar)
