Indonesia Memiliki Kekuatan Besar Bersama Prabowo Subianto Menghadapi Perang Global Ekonomi 2025
0
0
JAKARTA – WARTA JAVAINDO, Dampak perang global ekonomi saat ini tentu memiliki dampak untuk semua negara kelas dua dan negara kelas tiga. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami pelemahan yang signifikan. Kompetensi dunia usaha bisa lumpuh bila langkah langkah besar tidak di buka oleh kemampuan Negara Indonesia.
“Negara harus hadir fokus memperkuat kembali beberapa hal”, ungkap Prof Dr KH Sutan Nasomal. (07/04/2025)
Memperkuat kembali ketahanan pangan atau swasembada pangan dengan menarik kemampuan Masyarakat bersama perusahaan di bidang pertanian menjalankan program pemerintah baik jangka pendek dan jangka panjang. Program yang bagus akan menyerap tenaga kerja yang luas. Maka Indonesia bisa bekerja sama dengan Negara yang memiliki tekhnologi maju seperti jepang serta negara maju lainnya. Indonesia mampu menyiapkan 300.000 hektar untuk pertanian.
Perkebunan sawit yang selama ini tidak menguntungkan Negara Indonesia dan di kuasai secara ilegal oleh perusahaan yang tidak mematuhi peraturan. Ambil kembali perkebunan tersebut dan fungsikan menjadi pertanian oleh Negara Indonesia serta di kelola dengan bagus oleh Masyarakat dengan bekerja sama bersama perusahaan jepang atau negara maju lainnya. Kemitraan harus di bangun dengan payung hukum yang di buat oleh Negara Kesatuan RI.
Krisis Pangan akan terjadi semakin meluas pada tahun 2025 dan tahun kedepannya maka Pemerintah Pusat yang memiliki kekuatan besar bersama Masyarakat harus membangun Ketahanan Negara dengan program Ketahanan Pangan serta swasembada pertanian. Bila hal ini terabaikan maka INDONESIA harus belanja lagi keluar. Tentu dengan harga mahal serta pemborosan keuangan yang membebani Negara Indonesia tidak bisa terhindari.
Pemerintah Pusat bersama kementrian harus merapikan lagi benang kusut peraturan yang berlaku di bawah jajarannya yang berdampak INVESTOR TAKUT melaksanakan investasi membuka perusahaan di INDONESIA. Bila saat ini pada pindah banyak pabrik ke Vietnam dan India dari INDONESIA adalah akibat lemahnya hukum dan peraturan yang berlaku. Pemerintah Pusat memiliki kemampuan besar untuk menyiapkan sistem dan peraturan yang mampu menarik kepercayaan pengusaha Luar Negri untuk menanamkan milyaran dolarnya. Negara tidak boleh kalah dengan benang kusut atau sisa peraturan dari masalalu.
INDONESIA memilik Industri Dirgantara yang telah diakui Dunia International dan juga INDONESIA memiliki industri militer dengan kecanggihan tekhnologinya. Maka Pemerintah Pusat harus mampu mendorong atas kemajuan Industri ini agar semakin menguntungkan INDONESIA.
Kepercayaan Masyarakat kepada Presiden RI Prabowo sudah mengakar luas. Selalu mendukung program yang dilaksanakan Pemerintah RI. Juga penegakkan hukum harus di laksanakan sehingga mampu menjerat para mafia hukum yang selama ini merugikan Negara Indonesia dan merugikan Masyarakat. Tidak boleh ada lagi hukum tajam kebawah dan tumpul keatas.
Pertambangan liar yang merusak ekosistem alam dan melakukan pencurian secara senyap. Negara harus hadir menegakkan hukum. Begitu banyak jalan jalan yang dirusak oleh kendaraan proyek pertambangan yang merugikan Masyarakat. Akibat lemahnya para kepala daerah. Bahkan hancurnya perkebunan dan pertanian akibat pertambangan hampir tidak tersentuh oleh hukum.
Bila kepercayaan Para Pengusaha Dunia kepada INDONESIA bisa dibuktikan, tentu akan kembali mereka membangun pabrik di INDONESIA. Ada 27 juta pengangguran saat ini yang harus di tolong oleh Presiden RI. Bahkan pertahun hampir 7 juta pemuda yang lulus sekolah mencari pekerjaan.
Kehadiran Negara mendorong kemajuan pemuda Indonesia harus ditopang dengan strategi yang kuat dan bagus. Maka SDM INDONESIA harus ditingkatkan agar mampu menjadi pengusaha. Bukan menjadi Buruh Para Pemuda Indonesia.
Lulus sekolah jadi buruh harus diganti di dalam program Pendidikan Nasional. Lulus sekolah harus mampu menjadi pengusaha yang memiliki keterampilan kusus. Kesempatan besar ini harus maximal dilaksanakan untuk Indonesia lebih maju dan sejahtera Masyarakatnya
(Oleh : Prof Dr KH Sutan Nasomal SH,MH)
