0
0
Oleh : Abdul Aziz Sepa, Ketua DPC Gema Puan Maluku Tengah
TOKOH, wartajavaindo.com – Keberangkatan kekuasaan politik yang berlandaskan kepentingan prakmatis semata sama halnya membuka pintu selebar-lebarnya untuk kelompok liberal, intoleran, komunis yang akan menanam saham kepentingan politik, sosial ekonomi pula.
Gerakan kebangsaan merupakan gerakan murni independen yang mengangkat tema-tema dalam agenda politik, sosial ekonomi yang berlandaskan pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI ( Empat Pilar Kebangsaan ).
Sekali lagi, penulis mengingatkan akan keberadaan negara dalam kondisi yang semrawut akibat dari konstelasi politik, sosial ekonomi yang di bungkus dengan kata cebong, kampret dan kadrun, serta sering antar agama, suku, ras dan kelompok yang di bentur-benturkan yang turut mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat pada umumnya.
Kondisi yang terjadi sekarang ini mewajibkan kita sebagai anak bangsa dan masyarakat pada umumnya (ormas, aktivis, akademisi, seniman, artis dllnya ) tetap teguh mempertahankan nilai-nilai kebangsaan sebagaimana yang ada di empat pilar kebangsaan. Kondisi ini juga yang menjadi alasan gerakan kebangsaan gerakan yang sangat relevan untuk memperbaiki arah bangsa dengan merangkul berbagai kelompok, suku, agama dan ras.
Maka sudah sewajibnya kita harus menyediakan wadah pergerakan kebangsaan sebagai satu organisasi kemasyarakatan yang dapat merangkul berbagai kelompok, suku, agama dan ras dengan berlandaskan pancasila
Organisasi masyarakat GEMA PUAN dengan menjadikan Mbak Puan sebagai simbol penjaga Pancasila untuk maju sebagai pimpinan tertinggi negara ( Presiden 2024-2029 ), cucu dari Presiden RI Pertama Ir. Soekarno sebagai penggali Pancasila sangatlah ideal sebagai pemimpin yang mengerti akan nilai ( secara teori dan praktek ) dari pancasila sendiri.
Organisasi masyarakat GEMA PUAN adalah organisasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang mendorong pemimpinpun yang memiliki nilai-nilai Pancasila, mengerti akan persoalan bangsa dengan harapan dapat membuat perubahan paradigma kekuasaan politik ke arah Pancasila.
(#SalamPersatuanPuanMaharani/ red)
