0
0
JAKARTA, WARTAJAVAINDO.COM-Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menyoroti soal kebijakan pemerintah terkait vaksinasi Gotong Royong individu.
Bapak PPNI di Jawa Tengah dan orang penting dalam PPNI ( Persatuan Perawat Nasional Indonesia ) Politisi PDI Perjuangan itu menilai kebijakan tersebut tidak tepat dilakukan saat ini.
“Yang program saja belum clear, permintaan bupati wali kota se-Indonesia sampai sekarang yang antre demikian tinggi, ini belum clear. Artinya kalau muncul vaksin individu menimbulkan masalah, yang dilayani yang punya duit, sementara yang miskin yang mengharapkan vaksin program itu belum selesai’, maka menurut saya timingnya kalau untuk individu itu belum pas,” kata Edy dalam rapat kerja.
Dia juga merespons pernyataan Menkes yang mengatakan bahwa pemerintah tidak akan menjual vaksin hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) sebanyak 500 ribu vaksin berjenis Sinopharm.
Menurutnya, perlu ada jaminan bahwa vaksin tersebut tidak akan dijual untuk vaksin individu.
“Jaminan apa yang pak menteri sampaikan tadi vaksin Sinopharm dari UEA itu tidak digunakan untuk vaksin mandiri? Lalu muncul kesimpulan publik yang berkonotasi negatif ini vaksin hibah kok malah digunakan dijual apalagi semua hulu hilirnya dikelola oleh holding BUMN, ini yang menjadi pertanyaan publik,” ucapnya.
Pak Jokowi ingin pemerintah bekerja cepat untuk memperoleh ratusan juta dosis vaksin di tengah dominasi negara maju dalam mendapatkan vaksin. Seperti diketahui untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity harus melakukan vaksinasi kepada 70% populasi di Indonesia atau setara 181,5 juta penduduk.
“Persiapan infrastruktur, vaksinator, dan sebagainya sudah disiapkan dengan baik. Kita upayakan vaksinasi massal ini secepatnya untuk mengejar kekebalan komunal, herd immunitya”, Â pungkasnya.
Pewarta Waftah / editor Raja.
