Diproyeksi Pendapatan Daerah Jepara Tahun 2024 Mengalami Peningkatan Signifikan

JEPARA – Wartajavaindo.com, Pendapatan daerah Jepara pada tahun 2024 diproyeksikan mengalami peningkatan yang signifikan. Penjabat Bupati Jepara, Edy Supriyanta, mengungkapkan hal ini dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara. Peningkatan pendapatan ini sejalan dengan perubahan yang diusulkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selain pendapatan, belanja daerah juga diproyeksikan naik, mencapai Rp34,15 miliar, yang menjadikan total belanja menjadi Rp2,55 triliun dari sebelumnya Rp2,52 triliun.

Edy Supriyanta menjelaskan bahwa beberapa regulasi di tingkat pusat, provinsi, dan daerah sangat mempengaruhi perlunya perubahan ini. Ada delapan regulasi penting yang menjadi latar belakang pengajuan perubahan APBD. Regulasi-regulasi tersebut mencakup Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan dan alokasi dana. Dengan adanya perubahan tersebut, diharapkan dapat mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efektif di daerah.

“PMK RI Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah. PMK RI Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/6 Tahun 2024 mengenai Petunjuk Teknis Belanja Bantuan Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.” papar Edy.

Sementara itu, DPRD Jepara akan melakukan rapat koordinasi untuk mendalami lebih lanjut tentang perubahan KUA-PPAS yang diajukan oleh eksekutif. Rapat ini melibatkan pimpinan sementara DPRD dengan pimpinan fraksi-fraksi. Proses ini sangat penting karena alat kelengkapan DPRD baru akan terbentuk. Dengan adanya kolaborasi yang baik, diharapkan tantangan dalam implementasi perubahan APBD dapat diatasi dan memberikan hasil yang optimal bagi daerah.

John

Editor Raja