0
0
JEPARA, wartajavaindo.com
Meras tak puas dengan hasil seleksi bakal calon petinggi di Desa Jambu yang diduga tidak fair, panitia seleksi pilpet bakal dipolisikan. Hal ini disampaikan Jn selaku kuasa hukum HR salah satu peserta pencalonan petinggi di Desa Jambu Barat Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, Sabtu (17/9/2022)
Dalam memenuhi persyaratan administrasi bakal calon petinggi HR merasa sudah melaksanakan, namun menurut Hr hasil yang didapatkan dinilai kurang fair,
” saya sudah memenuhi semua persyaratan administrasi namun ada yang tidak bisa dilampirkan seperti ijazah pelayarannya yang dianggap oleh pihak panitia bukan ijazah, sehingga mengurangi bobot nilai persyaratan seleksi tambahan, sehingga saya tidak masuk karena nilainya kurang, ” ujar HR.
HR menyampaikan keberatannya karena merasa tidak diperlakukan dengan adil seperti contoh salah satu peserta berinisial A.I.S tidak menghadiri saat pembuktian keaslian/keabsahan salah satu dokumen yang dipersyaratkan, namun diloloskan,
” pada saat pembuktian keabsahan dokumen persyaratan saudara A.I.S tidak menghadiri, kenapa bisa diloloskan sehingga masuk daftar peserta pencalonan petinggi,” ungkap Hr.
Hal ini dinilai pihak HR bahwa seleksi pemilihan bakal calon dianggap cacat hukum dan harus dibatalkan,
” ini jelas merugikan peserta seleksi yang lain, semestinya digugurkan, bagaimana bisa membuktikan keaslian atau keabsahan apabila peserta tidak hadir? Dari mana panitia tahu kalau dokumen itu asli?”. Cetus HR.
Sementara keterangan ketua panitia dilansir dari pemberitaan media global7.id bahwa
“seleksi calon Petinggi Desa Jambu Ibnu Solkan mengatakan, bahwa pengumuman calon petinggi Desa Jambu itu sudah sesuai ketentuan dan pada saat pengumuman tidak wajib di hadiri oleh para calon dan terkait ijazah, saya tidak pernah melarang untuk menyantumkan ijazah pelayaran”. Jelasnya.
“Namun yang bersangkutan sendiri yang tidak menggunakan ijazah tersebut dan Hartono lebih suka menggunakan ijazah STLA-nya, ” Pungkas Ibnu.
EJohn /
Editor Raja
