Dialog Aktif Laskar Pemuda Melayu Kalbar Sinergi Ormas dan Outsourcing untuk Stabilitas dan Pembangunan Kalimantan Barat
0
0
PONTIANAK, WARTAJAVAINDO – (27 Mei 2025).
Dalam semangat memperkuat kohesi sosial dan ketertiban wilayah, Laskar Pemuda Melayu Kalimantan Barat bekerja sama dengan sejumlah organisasi masyarakat (ormas), perusahaan leasing, dan jasa outsourcing menggelar kegiatan bertajuk *Dialog Aktif* dengan tema: *“Peran Ormas dan Outsourcing (Jasa Pihak Ketiga) dalam Mendukung Harkamtibmas untuk Menunjang Iklim Investasi Ekonomi dan Pembangunan di Kalimantan Barat.”* Kegiatan ini dilangsungkan di Hotel Ibis, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Selatan, dan dihadiri oleh berbagai elemen strategis baik dari pemerintah, penegak hukum, dunia akademik, maupun masyarakat sipil.
Acara yang berlangsung pada Senin malam ini dibuka secara resmi oleh *Drs. Manto, M.Si.* Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat, yang juga hadir sebagai narasumber utama. Dalam pidato pembukaannya, beliau menegaskan bahwa keberadaan ormas dan penyedia jasa pihak ketiga seperti outsourcing memiliki peran vital dalam menciptakan stabilitas keamanan dan sosial yang menjadi prasyarat utama bagi tumbuhnya investasi serta keberlanjutan pembangunan daerah. Menurutnya, sinergi antara negara dan masyarakat sipil adalah fondasi penting bagi iklim usaha yang sehat dan keberlangsungan pembangunan yang inklusif.
*Dialog Aktif* ini turut menghadirkan para narasumber dari berbagai instansi kredibel yang memberikan pandangan dari sisi hukum, keamanan, dan akademik. Mereka adalah:
* Drs. Manto, M.Si Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat
* Elik Murtopo, S.H. M.H , Hakim Ad Hoc Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pontianak
* AKBP Ahmad Munjahid, S.H., Kabag Wasidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar
* Dr. Budimansyah, S.H., M.H , akademisi serta pakar hukum pidana dari perguruan tinggi terkemuka.
Para narasumber menyampaikan pandangan yang komprehensif mengenai pentingnya kepatuhan hukum dalam operasional organisasi masyarakat maupun jasa outsourcing. Mereka juga menyoroti perlunya pengawasan dan edukasi yang berkelanjutan agar fungsi ormas dan outsourcing dapat berjalan profesional, transparan, serta berkontribusi positif dalam menjaga ketertiban umum dan mendukung agenda pembangunan nasional.
Sebagai pelaksana kegiatan, *Ketua Panitia Ir. Hery Syamsuri* dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh elemen yang terlibat. Ia menyatakan bahwa dialog ini merupakan ruang refleksi sekaligus afirmasi terhadap komitmen bersama dalam menjaga harmoni sosial dan keamanan wilayah. “Melalui kegiatan ini, kita ingin mempertegas bahwa ormas dan outsourcing bukan hanya pelengkap, tetapi mitra strategis dalam pembangunan bangsa—khususnya di Kalimantan Barat,” ujar Hery.
Momentum penting dalam kegiatan ini adalah *Pembacaan Deklarasi Sikap Gabungan Ormas, Leasing, dan Outsourcing Kalbar*, yang dipimpin langsung oleh:
* Ir. Hery Syamsuri
* Hadi Firmansyah
* Raimond Franki Wantalangi, S.H.,
* dan *Ishak*, Panglima Muda Laskar Pemuda Melayu DPD Kota Pontianak.
Deklarasi tersebut mencakup tiga komitmen utama:
1. Penolakan terhadap segala bentuk tindakan intimidasi, upaya paksa, dan kekerasan yang dapat merusak stabilitas dan keamanan daerah,
2. Komitmen untuk melaksanakan peran dan fungsi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) serta aturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Dukungan penuh terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), serta mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Barat.
Kegiatan juga diselingi dengan prosesi menyanyikan lagu kebangsaan yang dipimpin oleh *dirigen Deviana*, yang membawa nuansa khidmat dan nasionalisme dalam suasana dialog.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan terbangun pemahaman bersama bahwa keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, melainkan menjadi kewajiban kolektif seluruh elemen bangsa.
*Dialog Aktif* ini menjadi langkah awal menuju penguatan kolaborasi yang nyata antara negara dan masyarakat sipil dalam menciptakan Kalimantan Barat yang aman, damai.( Danil )
