Demo Menuntut Dibuka Kembali TPA Gemulung Oleh Paguyuban Pengelola Sampah
0
0
JEPARA, WARTAJAVAINDO.COM
Paguyuban pengelola sampah masyarakat wilayah selatan ( Kalinyamatan, Mayong, Welahan dan Pecangaan ), Senin, 4 Januari 2021, melakukan demo di pendopo Kabupaten Jepara, namun Bupati Jepara Dian Kristiandi, S.Sos., tidak mau menemui, kemudian melanjutkan demo ke kantor DLH (namun tutup) dan akhirnya menuju ke Kantor DPRD Kabupaten Jepara dan di terima di ruang rapat serba guna di lantai 2, dan di temui oleh Wakil Pimpinan DPRD Drs. Junarso dan H. Pratikno, Ketua Komisi C Nor Hidayat, H. Sutrisno, S.E ketua komisi D dan anggota komisi D Muhammad Latifun, S.Sn, S.T, M.T beserta jajaran sekwan, serta di dampingi oleh Ormas Pekat-IB yang di ketuai oleh Priyo Hardono.
Mawardi Ketua Koordinator pertemuan mengatakan “pengelola sampah merasakan problem mendasar dengan penutupan TPA Gemulung, karena beban pekerjaan yang menumpuk dan kapasitas masing-masing armada motor roda tiga yang mengalami kendala dalam muatan dan beban operasional, dalam pembuangan sampah dan adanya pungli tanpa retribusi di area TPA Gemulung dan menuntut agar TPA Gemulung agar di buka kembali untuk pembuangan sampah dari 4 Kecamatan,” ujarnya.
Drs. Junarso mengatakan:
“tempat pembuangan sampah ke TPA, merupakan tanggung jawab Pemda, dan DPRD dalam fungsi pengawasannya mengawasi kinerja pelayanan publik, dan akan memperjuangkan aspirasi dari peserta pertemuan agar bisa dibuka kembali operasional TPA Gemulung,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama H. Sutrisno, S.E ketua komisi D menyatakan seharusnya penutupan harus di laksanakan dengan regulasi yang benar, jangan penutupan di lakukan secara sepihak, menutupi hal-hal yang buruk atas dasar penghargaan Adipura namun justru menutupi sesuatu yang kita tidak tahu, kami mempertanyakan kenapa tidak dari dulu dinyatakan TPA tidak layak. Kami akan memperjuangkan dan mengembalikan fungsi TPA Gemulung karena Komisi D DPRD sebagai mitra DLH. Regulasi tentang keputusan Pemda Jepara, bahwa TPA Gemulung dinyatakan belum resmi ditutup dan belum ada surat resmi penutupan dari kepala DLH kepada DPRD dan kami dalam audiensi dengan Ibu Elida dari DLH menyatakan tidak menyetujui atas penutupan TPA Gemulung, sebelum ada lahan pengganti buat TPA Gemulung.
Nur Hidayat, anggota DPRD dari Fraksi Partai Nasdem menambahkan:
“problem penutupan TPA Gemulung salah satunya mengakibatkan penuh sesak di TPS Kalinyamatan dan mengakibatkan pembuangan sampah sembarangan dan terjadilah penyumbatan sungai yang melintas di 4 desa, dan mengakibatkan banjir di beberapa desa lain,” jelasnya.
H. Pratikno Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Nasdem dan M. Latifun Anggota DPRD Partai Demokrat, menyepakati akan memeriksa kembali informasi dari peserta audiensi dengan kepala DLH, untuk informasi yang berkaitan dengan TPA Gemulung, baik tentang sosialisasi penutupan dan pembinaan kelompok pengelola sampah, mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten
H. Pratikno menambahkan “ini sebuah logika terbalik, bagaimana bisa TPA Gemulung di tutup, sementara pihak pengelola dalam hal ini DLH, belum menyiapkan lahan pengganti, ini menunjukkan lemahnya tata kelola sampah di Kabupaten Jepara,” tambahnya.
Studi banding oleh konsultan independen sejak 2013-2017 harus di kaji ulang, agar permasalahan lahan TPA pengganti segera di realisasikan, karena masalah sampah akan berdampak secara sosial dan lingkungan, di wilayah selatan Kabupaten Jepara, dalam penanganan sampah di 4 (empat) Kecamatan ( Kalinyamatan, Mayong, Pecangaan dan Welahan ), karena di wilayah ini menjamur nya perumahan, tempat tinggal buruh pabrik dan industri, yang menghasilkan sampah cukup besar dan bagi petugas sampah, penutupan TPA Gemulung mengakibatkan sampai 3-4 dalam sehari dalam aktivitas pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan lainnya. (* /red)
