Data Aset di LPJ Fiktif, Sertijab Pengurus Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud ) Ditunda
0
0
SEMARANG, WARTA JAVA INDO. COM.:
Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Pangan Jawa Tengah hingga kini masih disibukkan dengan kegiatan verifikasi, terkait dengan ditolaknya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pengurus periode 2018-2019 yang dipimpin H Jazeri yang melanjutkan kepengurusan pimpinan H Wahyudi Basuki (periode 2015-2018).
Akibatnya, program-program pengurus baru (periode 2021-2025) yang sudah dimulai sejak Oktober 2020 dibawah pimpinan Ir. Sugiono, hingga kini terkesan belum digarap secara serius. Termasuk , program pembangunan perumahan di wilayah Bumiayu, sudah mulai dikerjakan.
Pembangunan perumahan dengan nama ‘Puskud Village’ tersebut bekerjasama dengan KUD Paguyangan, Bumiayu Kabupaten Brebes yang juga dipimpin oleh Ketua Puskud Jateng.
Diharapkan, dengan adanya pembangunan perumahan tersebut, Puskud dapat menghimpun modal untuk kemudian dikembangkan dengan membuka usaha-usaha lainnya.
“Yang jelas, Puskud Jateng harus bangkit. Dan kami berusaha tidak lagi menjual asset. Seandainya terpaksa ada asset tanah yang harus dilepas, sebagian dana yang diperoleh akan kembali dibelikan tanah. Sehingga asset Puskud tidak bekurang, tapi terus bertambah”, ungkap Sugiono saat ditemu Warta Java Indo di kantor Puskud Jateng, belum lama ini.
Sementara Wakil Ketua II Puskud Jateng, H Harun Nurudin SAg yang ditemui secara terpisah menadaskan Koperasi harus berdiri secara mandiri. Karenanya, Puskud akan kita upayakan untuk kembali bangkit dengan cara mandiri.
Memprihatinkan
Saat ini kondisi likuiditas Puskud Jateng memang sangat memprihatinkan. Apalagi untuk modal usaha, untuk biaya operasional dan gaji karyawan pun, sudah sangat kesulitan. Hal ini dikarenakan usaha yang dilaksanakan Puskud Jateng terlalu minim dan nyaris tidak mendatangkan keuntungan.
“Itulah sebabnya, Puskud Jateng saat ini butuh modal. Untuk memperoleh modal, tidak harus menjual asset, bisa juga diupayakan dengan cara lain. Misal, meminjam di bank atau ditempat lainnya”, katanya.
Yang jelas, H. Harun yang sudah dua periode menjabat sebagai Ketua KUD Makmur Purbalingga ini, merasa optimistis, kalau Puskud Jateng bisa bangkit kembali. Asalkan, keseluruhan pengurus dan anggota kompak dan bersatu padu untuk memajukan Puskud Jateng.
Khusus untuk pengurus, sudah bertekad untuk tidak menerima honor serupiah pun, sebelum Puskud Jateng dapat menjalankan kegiatan usaha yang menguntungkan.
“Kalau karyawan, tetap akan kita bayar sesuai kesepakatan. Tapi untuk pengurus, telah disepakati tidak akan terima honor sebelum Puskud bisa untung dalam menjalankan usahanya”, kata suami dari Umi Widayati ini.
Untuk saat ini H Harun yang dikenal vokal dalam setiap kali ada acara pertemuan di Puskud, mengaku belum bisa bicara banyak tentang program-program Puskud ke depan. Pasalnya, pengurus sedang konsentrasi mengurus verifikasi atas LPJ pengurus sebelumnya.
Seperti diketahui, dari hasil temuan pengurus baru, ada beberapa data yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Misal, adanya asset tanah di Pemalang yang dalam keterangan, sertifikatnya dipinjam oleh Ketua Umum Puskud periode 2015-2018, namun kenyataannya sudah dijual kepada pihak lain.
Begitu pula tanah yang ada di Banjardowo, Kota Semarang juga masih ada kesimpangsiuran dalam kepemilikan. Selain itu, penyertaan modal Puskud Jateng di KSP Puspajati, diduga juga belum bisa tertagih.
Karena masih adanya permasalahan-permasalahan yang belum jelas penyelesaiannya, maka kami belum bisa melakukan serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru.
“Meskipun, secara Defacto dan Dejure, pengurus baru telah memulai pekerjaannya membenahi manajemen Puskud. Salah satu di antaranya, dengan melakukan verifikasi asset-asset Puskud”, ungkap Ketua Umum Puskud Jateng periode 2021-2015, Ir Sugiono. (02)
Pewarta: Heru Lis, Editor : bangsar
