Bupati Raja Ampat: “Kewenangan Pertambangan Ada di Propinsi”
0
0
RAJA AMPAT, WARTAJAVAINDO – Problem pertambangan di kabupaten Raja Ampat mencuat akhir-akhir ini karena adanya ijin usaha pertambangan Nikel yang dikeluarkan pemerintah pusat dan menyebabkan terjadi konflik horizontal antara masyarakat yang pro dan kontra di pulau Manyaifun, distrik Waigeo Barat Kepulauan, Raja Ampat. Kasus pertambangan ini kemudian mendapatkan penolakan dari aktivis anti pertambangan di Raja Ampat.
Yohan Sauyai, Ketua Aliansi Jaga Alam Raja Ampat mempertanyakan sikap Pemda Raja Ampat yang tidak peduli dengan maraknya pertambangan yang berdampak terhadap konflik horisontal dalam dialog pembangunan daerah kabupaten Raja Ampat di aula Bapeda Waisai, 6 April 2025.
Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam , yang dicecar pertanyaan dari Yohan dan perwakilan mahasiswa D3 Eco Wisata terkait sikap pemerintah kabupaten hubungannya dengan pariwisata dan pertambangan serta konflik yang terjadi di kabupaten Raja Ampat, Orideko Burdam dengan tenang menjawab bahwa kewenangan pertambangan ada pada propinsi.
Menurut Orideko, tentang masalah pertambangan, kewenangannya ada pada propinsi dan perijinannya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah kabupaten tidak tahu menahu dengan adanya ijin pertambangan. Walaupun demikian, beberapa masukan telah dicatat untuk disampaikan kepada pemerintah propinsi Papua Barat Daya dan kementrian pertambangan di Jakarta.
Disamping itu hampir seluruh wilayah laut dan darat merupakan kawasan konservasi, sehingga perijinan pertambangan harus dilakukan oleh BKSDA, bukan kewenangan pemerintah kabupaten.
Penolakan ijin pertambangan di Raja Ampat dilakukan oleh Aliansi Jaga Alam Raja Ampat ke DPRK Raja Ampat namun hingga berita ini ditauang belum ada pansus yang dibentuk oleh DPRK Raja Ampat terkait penolakan masyarakat anti tambang untuk pariwisata Raja Ampat. ( Joe )
