0
0
KARANGANYAR – wartajavaindo.com
Dugaan penyelewengan anggaran BUMDESMA Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Tim Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LAPAAN RI didesak untuk melakukan investigasi ke lapangan.
Dari penelusuran tersebut Tim LSM LAPAAN RI menemukan dugaan kuat adanya penyelewengan anggaran dan manajemen yang amburadul dalam pengelolaan BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama) di Kecamatan Ngargoyoso.
Berdasarkan informasi, pada tahun 2021, sembilan desa di Ngargoyoso, yakni Dukuh, Berjo, Girimulyo, Jatirejo, Kemuning, Ngargoyoso, Ngledok, Puntukrejo, dan Segorogunung, masing-masing mengalokasikan Rp 50.000.000 dari Dana Desa (DD) untuk modal BUMDESMA dengan total anggaran mencapai Rp 450.000.000, harapannya, dari program ini bisa menambah Pendapatan Asli Desa (PAD), namun hingga kini hasilnya tak jelas alias nol besar.
Salah satu narasumber menyampaikan kekecewaannya karena tidak ada bentuk fisik usaha yang jelas dan PAD desa sama sekali tidak bertambah. Ketika ditanya mengenai pengelolaan, beberapa pihak menyebut nama Wiwit sebagai ketua atau direktur BUMDESMA.
Melihat kondisi ini, salah satu dari tim LSM LAPAAN RI Joni, aktivis yang peduli terhadap kemajuan desa menyampaikan perlunya tindakan cepat dari pihak terkait. “BUMDESMA dibentuk untuk mendukung program pemerintah dan meningkatkan ekonomi desa agar program tersebut dapat berjalan dan berkembang sehingga bisa mendapatkan hasilnya, terangnya
Namun, justru berantakan dan hasilnya tidak jelas, ia pun menyimpulkan bahwa pengelolaan BUMDESMA di Ngargoyoso penuh indikasi penyimpangan dan meminta dinas terkait serta Aparat Penegak Hukum (APH) segera turun tangan untuk melakukan investigasi menyeluruh demi memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran desa.
Sebagai lembaga sosial kontrol, LSM LAPAAN RI berkomitmen untuk mengawal permasalahan ini hingga tuntas. Mereka mendesak pemerintah untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.
Masyarakat menantikan langkah konkret dari pihak berwenang untuk menyelesaikan dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum dan memastikan program BUMDESMA berjalan sesuai dengan tujuan awal, pungkasnya.* hry
