0
0
BLORA, WARTAJAVAINDO.COM – Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Kridosono, Trimo Jaya, kurang setuju adanya PPKM Darurat ini. Bahkan, selama pandemi covid-19 ini dirinya belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Kurang begitu setuju, soalnya (hasil) penjualan itu menurun drastis. Berkurang sekitar 80 persen dari omset. Bantuan pemerintah daerah belum ada mas, dari banpres masuk juga hanya mereka yang tidak punya tanggungan hutang, yang punya tidak dapat,” ungkap Trimo, Minggu (04/07/2021).
“Hari ini minus, hanya dapat omset 170 ribu, belum 2 karyawan dan belum juga modal mas. Untuk saat ini masih bertahan mas, tapi untuk 19 hari kalau seperti ini terus mungkin jalan satu-satunya mengurangi karyawan,” tambahnya.
Trimo mengaku kaget adanya petugas gabungan yang menertibkan para penjual. Dirinya menerima SE Bupati terkait PPKM Darurat baru sore ini, sedangkan SE dari Dindagkop Blora diterima malam hari,” (03/07/2021).
“Kaget mas, soalnya mereka datang ratusan anggota. PPKM darurat surat pemberitahuannya baru masuk jam 16.36 WIB yang SE Bupati, sedang surat dari Dindagkop jam 20.44. Semua hari, cuma beda jam,” imbuhnya.
Meski demikian, dirinya menyadari dan mengaku pasrah lantaran mencari nafkah di atas lahan milik pemerintah. Soalnya sudah aturan dari negara atau pemerintah, pokoknya mengikuti karena kerja di atas lahan pemerintah,” tandasnya.
Sementara itu, Johan salah satu pedagang di lapangan Kridosono sebelah timur mengaku tidak berjualan lantaran omsetnya sepi.
“Saya libur mas, jualan dibubarkan terus. Sekarang jualan jam 7 baru ada pembeli, jam 8 sudah disuruh tutup, kan sama saja bohong. Hanya lelah mendorong gerobak saja, padahal untungnya tidak seberapa,” kata Johan melalui kontaknya.
(Li2k) EDITOR RAJA
