0
0
BLORA, WARTAJAVAINDO.COM – Rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Blora tahun anggaran 2020, di ruang rapat DPRD Kabupaten Blora, Rabu (9/6/2021).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Blora, HM. Dasum, dihadiri oleh wakil ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Blora, Forkopimda Blora, Sekda Blora, dan Kepala OPD Pemkab Blora.
Sebelumnya, Rabu (9/6) pagi, dilaksanakan rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tersebut. Pandangan fraksi-fraksi, yang disampaikan melalui dua orang juru bicara. Juru bicara pertama mewakili gabungan fraksi-fraksi yakni H. Anif Mahmudi, dan juru bicara kedua dari Fraksi Demokrat-Hanura yakni Iwan Krismiyanto.
Setelah rapat paripurna pandangan fraksi selesai, Rabu (9/6) siang diadakan rapat paripurna jawaban Bupati Blora atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blora, dan dilanjutkan dengan persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang pelaksanaan APBD Kabupaten Blora tahun anggaran 2020.
Bupati Blora menjawab masukan maupun saran dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Blora. Terkait pelayanan publik salah satunya dengan menghadirkan pelayanan yang lebih mudah bagi masyarakat Blora, dengan membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP).
Kaitannya dengan infrastruktur, dalam rangka peningkatan penunjang keselamatan jalan di Kabupaten Blora. Kemudian menjadikan perbaikan, dan peningkatan jalan sebagai prioritas.
“Perbaikan, dan peningkatan jalan akan menjadi prioritas dalam menetapkan anggaran tiap tahunnya. Anggaran infrastruktur jalan pada APBD perubahan tahun anggaran 2021 akan ditingkatkan secara maksimal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan, dan efisiensi belanja di seluruh OPD, termasuk belanja tidak langsung, serta belanja pegawai OPD,” tambah Arief.
Selanjutnya beberapa hal lainnya meliputi upaya-upaya untuk peningkatan PAD, memacu perkembangan BUMDes, upaya Pemkab mengantisipasi musim kemarau, kasus kesulitan air, upaya preventif bahaya kebakaran rumah, dan hutan, penertiban tempat hiburan, penyeimbangan rasio guru, dan murid melalui membuka lowongan CPNS, serta regrouping sekolah yang pada tahun ini rencananya menyasar sebanyak 14 SD.
Acara selanjutnya, laporan Badan Anggaran DPRD, lalu penandatanganan berita acara, dan dilanjutkan persetujuan bersama Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020. Kemudian Bupati juga melaporkan capaian kinerjanya melalui program 99 hari.
“Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami juga melaporkan capaian kinerja kami melalui Program 99 hari yang telah kami canangkan, dan kami sampaikan pada rapat Paripurna tanggal 26 Februari 2021,” kata Bupati. (Hans) EditorRaja.
