0
0
BLORA, WARTAJAVAINDO.COM – Konferensi Pers MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Blora terkait permasalahan vidio di pasar Jepon yang viral di media sosial (Medsos), Kamis (6/5/2021) sore.
Vidio yang viral di medsos, bikin masyarakat bertanya-tanya, ada apa dengan masalah itu, karena suara dari yang mengambil gambar di tempat kejadian mengatakan, bahwa Ormas Pemuda Pancasila meminta uang kepada penjual sayuran yang ada di pasar Jepon.
Munaji, atau yang sering dipanggil Mbah Mun, sebagai ketua Majelis Pengurus Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora mengatakan, bahwa anggota Ormas PP ‘tidak meminta uang kepada pedagang pasar Jepon’.
Munaji menjelaskan, bahwa kejadian di pasar Jepon tersebut konteksnya adalah tidak ada hubungannya dengan pasar, tidak ada hubungannya dengan parkir, dan tidak ada hubungannya dengan pedagang pasar Jepon. Melainkan anggota ormas PP itu ‘memprotes banyaknya rentenir yang ada di pasar Jepon’, jelas itu mengganggu perekonomian masyarakat Blora, dan rentenir merupakan kejahatan ekonomi, dan penjajah ekonomi yang harus diberantas.
“Rentenir itu jelas merupakan kejahatan/penjajah ekonomi rakyat, karena bunga yang diambil oleh rentenir terlalu tinggi (mencekik), dan para rentenir itu tidak punya ijin usaha dari Pemkab Blora. Dan besok saya akan mengirim surat ke Bupati, supaya rentenir itu di tertibkan,” terang Mbah Mun.
Ormas PP Blora bertindak demikian karena ada 3 laporan dari masyarakat yang menjadi korban kejamnya rentenir sebagai kejahatan ekonomi, dan sekaligus sebagai penjajah ekonomi rakyat.
“Salah satu korban dari rentenir menceritakan kepada Mbah Mun, bahwa korban meminjam uang kepada rentenir sejumlah satu juta rupiah (1.000.000), tapi korban menerima uang sejumlah delapan ratus ribu rupiah. Dengan waktu dua minggu korban harus mengembalikan uang sejumlah satu juta dua ratus ribu rupiah (1.200.000), apa ini tidak menyengsarakan masyarakat kecil, bahkan korban sampai kehilangan tempat tinggalnya, karena disita oleh rentenir yang disebabkan belum bisa bayar,” beber Mbah Mun.
Sikap ormas PP Blora, dengan merajalela rentenir di Blora, Pemkab Blora perlu menertibkan, dan untuk koperasi-koperasi yang tidak ada legalitasnya, pemkab Blora harus mengambil sikap.
“Untuk yang mengambil vidio, serta memviralkan di medsos apabila dibuktikan tidak terbukti dengan statemen dari percakapan yang ada di vidio itu, maka ormas Pemuda Pancasila Blora akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik ke Polres Blora,” tutup Munaji. (Hans) Editor: Raja
