0
0
BLORA, WARTAJAVAINDO.COM -Seno Margo Utomo nekat naik meja di ruang sidang paripurna, Aksi itu dilakukan saat menggelar audensi dengan sejumlah perusahaan migas yang ada di Blora, Dirinya merasa jengkel dengan jawaban dari perusahaan tersebut yang menurutnya tidak masuk akal,” Kamis (15/04/2021)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora menerima kehadiran Aktifis dari Sentani dan Front Blora Selatan, hari ini, Rabu (14/4/2021) yang telah melayangkan surat permohonan audiensi terkait transparansi penggunaan dana tanggungjawab sosial perusahaan sektor migas di Blora.
Turut hadir dalam audiensi tersebut adalah Perusahaan pengelola sumber daya alam minyak dan gas yang beroperasi di Blora, berserta Lembaga Pemerintah yaitu SKK Migas Jabanusa, dan BUMD Blora yang mengelola proyek hulu migas, yaitu PT Blora Patragas Hulu, yang dipimpin oleh Direktur Utama PT BPH, Imam Muhiyar.
Aksi tersebut menuntut dana bagi hasil sejumlah perusahaan minyak dan gas atau migas yang selama ini tidak nampak hasilnya. Ini terbukti jalan yang dilalui kendaraan serta masyarakat Blora di ring satu jelek dan miskin.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Seno Margo Utomo nekat naik meja di ruang sidang paripurna, Aksi itu dilakukan saat menggelar audensi dengan sejumlah perusahaan migas yang ada di Blora, Dirinya merasa jengkel dengan jawaban dari perusahaan tersebut yang menurutnya tidak masuk akal.
Seno mengungkapkan kegeraman nya atas data – data yang diajukan oleh Pertamina dan Perusahaan Hulu Migas, terkait besaran CSR,” ucapnya
“Ini menyangkut uang besar, tidak boleh main – main membahas soal ini, ruang gelap pengelolaan migas ini harus dibuka, ratusan juta dollar keuntungan Pertamina dan Perusahaan Hulu migas lainnya, masak CSR cuma charity yang hanya recehan, bongkar semua ruang gelap ini,” tegasnya
“Aksi saya lakukan yang pertama karena kecewa. Kedua ini rumah rakyat, Jadi kami rakyat berhak ‘menguasai’. Tapi tadi kayak ngapusi (bohong) karena perusahaan itu melaporkan tanpa data.
Di hadapan Komisi B dan C serta Sekda Blora dan sejumlah perusahaan migas yang ada di Blora melaporkan CSR yang selama ini dikucurkan kepada lingkungan sekitar.
“Jawaban dari perusahaan ini main-main. Padahal hasil dari minyak mencapai ratusan miliar rupiah namun yang diberikan kepada Kabupaten Blora nol,” tambahnya.
Direktur Utama PT BPH, Imam Muhiyar mengungkapkan bahwa pihaknya pada tahun ini 2021, telah menganggarkan dana CSR sebesar Rp. 1, 1 Milyar, namun masih menunggu persetujuan dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS bulan Mei mendatang.
“Untuk CSR baru tahun ini, kami anggarkan Rp. 1,1 Milyar, tetapi harus menunggu Rapat Umum Pemegang Saham lebih dulu, untuk tahun 2020 ke belakang, memang tidak ada anggaran untuk CSR, karena ada batasan Perda yang ada, namun kami selalu memberikan charity dan iklan yang bisa dipertanggungjawabkan keuangannya, sekali lagi kami siap, untuk berikan CSR dan senang kalau bisa dikelola dengan baik oleh Pemkab Blora”, tandasnya
Lilik yuliantoro, Editor:Raja
