0
0
SEMARANG, WARTAJAVAINDO.COM (Senin (29/03/2021) – Adanya polemik dan fitnah dari pihak yang tidak bertanggung jawab serta maraknya kabar pemberitaan adanya Satgas Saber Pungli-GNPK Provinsi Jawa Tengah justru malah menebar pemberitaan dan masalah yang berkembang, sehingga publik secara umum menilai adanya perpecahan di tubuh lembaga DPP GNPK Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin oleh Ketua DPP GNPK Jateng terpilih yaitu Drs. Subroto, MH beserta jajaran KSB nya yang baru terbentuk.
Hal ini berawal ketika pihak DPP Jateng mendengar kabar disalah satu Media Online, adanya beberapa Oknum yang mengatasnamakan Satgas Saber Pungli GNPK yang menginvestigasi dugaan penyimpangan Bantuan Sosial, padahal dalam hal ini yang dianggap beberapa oknum tersebut memang Anggota Satgas Khusus dari DPP GNPK Provinsi Jawa Tengah yang telah mendapatkan perintah dan surat tugas resmi oleh Ketua dan Sekretaris DPP GNPK Provinsi Jawa Tengah sebelumnya yaitu dari HR. Mastur Darori, SH, M.Si dan Rahmad Dakwah yang saat ini menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina DPP GNPK Provinsi Jawa Tengah.
Beberapa langkah yang dilakukan oleh Ketua DPP GNPK Jateng yang baru terpilih yaitu Drs. Subroto, MH sangat disayangkan oleh Pengurus DPP lainnya, atas dasar adanya hal tersebut agar tidak terjadi polemik yang terus berkembang di masyarakat maka Dewan Pembina beserta Wakil Ketua DPP GNPK Provinsi Jawa Tengah memberikan intruksi Pemberitahuan kepada Masyarakat, Media/Jurnalis, Instansi Pemerintah dan Swasta agar bijaksana dalam mensikapi segala bentuk informasi apapun terkait adanya beberapa kondisi terkait lembaga DPP GNPK Provinsi Jawa Tengah.
Sebagai dasar pertimbangan bahwa sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi GNPK No. 02 (PO 02) setiap Anggota GNPK Provinsi Jawa Tengah yang hendak melaksanakan tugas pencegahan Tindak Pidana Korupsi wajib membawa surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPP GNPK Provinsi Jawa Tengah Tengah, dan sejak Januari 2021 atau setelah Musda ke II GNPK Jateng dengan terpilihnya Ketua dan Pengurus yang baru terpilih belum pernah melakukan aktivitas apapun dalam hal kegiatan sesuai tugas dan fungsi pokok sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi dan Pungli yang ada di Jawa Tengah, justru dalam hal ini para anggota-anggota satgas yang dianggap oknum yang selalu mengembangkan sinergitas dan kinerja dengan beberapa pihak sesuai dengan Surat Perintah Tugas dan Mandat dari Dewan Pembina dan Wakil Ketua DPP GNPK Provinsi Jawa Tengah dengan aktif dan kreatif dalam mengembangkan kelembagaan dan menjaga marwah suatu institusi kelembagaan Pemberantas Korupsi dan Pungli khususnya di wilayah provinsi Jawa Tengah.
Justru dengan adanya kepengurusan DPP yang baru inilah membuat suatu kebingungan dan resah bagi para anggotanya dan para pengurus lainnya baik di DPP maupun yang tersebar dimasing-masing DPK baik Kota/Kabupaten karena mengapa sejak bulan Januari 2021 belum ada kegiatan progress kelembagaan sama sekali dan menurut nara sumber yang memberikan informasi dan keterangan bahwa 1 tahun ke depan ini pihak DPP GNPK Provinsi Jawa Tengah yang baru kepengurusan ini tidak akan melakukan kegiatan apapun dan hal ini terkesan aneh bahwa lembaga aktivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pungli kenapa tidak bergerak cepat serta responsif, justru membuka peluang bagi oknum pelaku korupsi dan pungli semakin merajalela dan mengapa anggota-anggotanya sendiri justru malah dibenturkan kesana kemari dengan pihak lain.
“Dewan Pembina menghimbau kepada semua Instansi Pemerintah dan Swasta bahwa Satgas Khusus dari DPP Jawa Tengah adalah benar merupakan anggota Satgas GNPK dan bukanlah oknum”, pungkas Ketua Dewan Pembina DPP GNPK Provinsi Jawa Tengah ,HR. Mastur Darori, SH, M.Si.
Pewarta: Mukyn/ Editor: Raja
