Warga Terdampak Jalan Tol, Menuding Tim Appraisal ‘Memainkan’ Sendiri Harga Tanah

DR. H. Karman SPd, SH, MHum, MPdl koordinator Forum Silahturohim Ganti Untung Tol Desa Karangrejo warga pemilik tanah terdampak tol, kepada wartawan Opini Publik dan Warta Javaindo yang menemui di rumah Kades Karangrejo, Wonosalam, mengungkapkan 56 orang warga di tiga desa, masing-masing Desa Karangrejo, Wonosalam dan Kendaldoyong, sepakat menolak kompensasi ganti -untung yang akan diberikan pihak proyek jalan tol.

“Warga telah sepakat menentukan harga paling rendah Rp. 1.5 juta/M2 untuk aset tanah yang bakal terkena proyek jalan tol. Penetapan harga ini juga berdasarkan kenyataan di lapangan, ada sejumlah warga yang telah menerima kompensasi ganti-untung senilai itu.” jelas H. Karman.

Selain menyiapkan perwakilan warga tambah Sukarman, tim juga telah membuat surat pernyataan kesepakatan terkait persoalan ganti-untung tanah terdampak jalan tol yang akan diserahkan kepada pimpinan Dewan Demak.

Sebagaimana yang pernah diberitakan di Opini Publik Online (OPO) sebelumnya, kalangan dewan di DPRD Demak, seperti yang diungkapkan Ketua DPRD Demak  Fahrudin Slamet, pihak Dewan menyesalkan masih adanya gejolak di lapangan terkait ganti-untung pembebasan lahan jalan tol.

Kepada wartawan OPO dan Warta Javaindo, serta Kepala Desa Karangrejo yang menemuinya, Ketua DPRD Demak, menjanjikan akan ikut mencarikan solusi penyelesainnya persoalan ganti -untung proyek jalan tol tersebut.

Pimpinan Dewan Demak itu juga mengatakan akan mengundang pihak-pihak yang terkait penanganan pembebasan lahan untuk jalan tol. Fahrudin Slamet juga menambahkan, pihaknya siap menerima warga yang akan mengadukan persoalannya terkait dengan jalan tol.

Sosok Paling Dicari

Dari hasil investigasi wartawan OPO dan WJI (Warta Javaindo) di lapangan terungkap, bila silang-sengkarut, nilai ganti -untung lahan yang terdampak jalan tol dan kemudian banyak diprotes oleh warga di tiga desa Kecamatan Wonosalam, bersumber tidak transparannya standart nilai ganti-untung tanah dari pihak proyek jalan tol.

Misalnya dalam menentukan besaran ganti-untung lahan, ada lahan warga yang dihargai dibawah Rp 500 ribu /M2 di suatu desa, namun di desa lain ada yang lebih dari Rp 1 juta. Bahkan ada tanah TKD (Tanah Kepemilikan Desa) dihargai Rp. 1.500,000.

” Masa sama-sama lahan produktif, besaran ganti -untungnya tidak sama. Lalu yang dipakai patokan tim penilai (appraisal) menentukan besaran ganti-untung apa ” papar Kohar salah seorang warga Desa Wonosalam yang mengaku, tanahnya yang juga merupakan lahan produktif, dan ada di jalur utama jalan tol hanya dihargai Rp. 350 ribu.

Ketidak transparannya, termasuk standart harga tanah sebagai ganti -untung, menurut sejumlah warga yang ditemui OPO & WJI terindikasi sejak lama.

Yakni sudah saat warga pertama dikumpulkan untuk diberi sosialisasi soal jalan tol. “Warga tidak diajak rembugan soal besaran nilai ganti-untung tanah, melainkan langsung disodori surat pernyataan persetujuan atau tidak , ganti – untung- lahan yan terkena jalan tol tersebut. Surat edaran itu diketik dengan huruf yang kecil, sehingga sulit dibaca ” terang warga.

Indikasi, bila tim appraisal telah ‘bermain-main’ soal nilai harga tanah, terlihat ada sejumlah warga yang harga tanahnya berubah dinaikkan. “Dari yang semula dibawah Rp 1 juta, dinaikan lebih dari Rp.1 juta. setelah ada protes dan kasusnya mencuat di media ” tambah warga.

Menurut Sukarman, sosok dibalik penentu harga kompensasi-ganti -untung jalan tol Semarang- Demak ada tiga orang yang menjadi anggota tim appraisal yakni ; Sujadi (BPN Kab. Demak) Kasi PengadaanTanah, Sudiono Ketua PPK( Pejabat Pembuat Komitmen) dan Soni (PT Wika, Pelaksana Pembangunan Jalan Tol)

“Ya trio orang inilah, yang menentukan abang-biru ne, soal harga tanah. Mereka sudah beberapa kali dicari perwakilan warga yang terdampak jalan tol untuk menanyakan persoalan nilai ganti-untung tersebut. Tapi kami seperti dipingpong saat mencarinya. Makanya kami berharap nanti kalau ada pertemuan dengan pimpinan dewan, mereka bisa dihadirkan, biar bisa clear persoalannya” tandas Sukarman.

Wartawan OPO dan WJI yang juga mencoba menemui Sujadi dan Soni, sampai berita ini diturunkan belum bisa mendapat konfirmasi. Ada kesan mereka sengaja menghindari wartawan yang mau meminta konfirmasi terkait ganti untung proyek jalan tol tersebut yang dikeluhkan warga tiga Desa di Kecamatan Wonosalam.

Pewarta : Khayan, Editor :BS